KERAS! Mahasiswa Medan Bakar Ban Sambil Coret Aspal dengan Tulisan Tolak Bobby dan Blok Medan❗

DPR sempat bersepakat untuk mengikuti sebagian putusan MK, salah satunya soal ambang batas pencalonan kepala daerah sebesar 6,5 persen sampai 10 persen bagi partai non Parlemen. 

Namun DPR tak setuju keputusan MK soal batas usia calon kepala daerah. 

DPR lalu menyetujui keputusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia minimal berusia 30 tahun pada saat pelantikan. 

Sikap DPR itu pun dinilai  terburu-buru dan terkesan titipan kepentingan segelintir orang. Hal ini kemudian mengundang protes oleh kelompok masyarakat. 

Aksi protes yang meluas membuat DPR menyetujui semua keputusan MK.

(cr25/tribun-medan.com)