BREAKING NEWS : Bacalon Bupati Batubara Zahir Ditangkap Polisi Pagi-pagi Buta

Sebab sebut Agus tidak ada aturan yang mengatur pergantian calon kepala daerah lantaran berstatus tersangka, kecuali adanya keputusan inkrah pengadilan, atau tidak lolos tes kesehatan. 

"Kalau pergantian calon kepala daerah bisa dilakukan oleh partai politik karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap seperti meninggal dunia dan dijatuhi sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kalau masalah ditahan saat pencalonannya ini masih kita perlu kaji karena aturan seperti itu," lanjut dia. 

Reaksi Keras PDIP pada Polda Sumut 

PDIP merespons penahanan mantan Bupati Batubara yang juga calon Bupati Batubara dari PDIP, Zahir. 

Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD PDIP Sumut Sarma Hutajulu meminta Polda Sumut mematuhi Peraturan Kapolri  tentang penundaan proses hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan calon kepala daerah. 

"Soal penangkapan dan menahan Zahir mantan Bupati Batubara terkait kasus P3K menjadi berita yang mengejutkan bagi masyarakat. Memang penangkapan dan penahanan tersebut adalah kewenangan penyidik namun kewenangan tersebut hendaknya dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP supaya tidak terkesan lebih banyak muatan politik daripada penegakan hukumnya," kata Sarma, Selasa (3/9/2024). 

Sarma mengatakan, sejak disebut kabur dan masuk dalam daftar pencarian orang, Zahir kemudian telah menyerahkan diri ke pihak berwajib. Setelahnya sebut Sarma, Polda Sumut melakukan penangguhan penahanan tanpa penjelasan secara transparan. 

"Perlu kita ingatkan kepada Polda Sumut bahwa Kapolri telah mengeluarkan telegram dengan Nomor ST/1160/V/RES.1.24.2023 tentang penundaan proses hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan peserta pemilu 2024 agar pilkada dapat berjalan kondusif. Telegram tersebut bukan hanya berlaku bagi Pileg dan Pilpres tapi juga berlaku bagi proses Pilkada serentak di seluruh Indonesia," kata Sarma. 

Atas hal itu, Sarma berharap Polda Sumut mematuhi surat telegram Kapolri tentang penundaan proses hukum terhadap calon kepala daerah. 

"Kalau Polda Sumut sendiri sebagai penegak hukum tidak mematuhi surat yang dibuat pimpinan lembaganya sendiri, gimana lagi kita sebagai masyarakat mempercayai mereka," kata Sarma. 

Sarma pun berharap agar masalah yang menjerat Zahir tak bermuatan politik. 

Dia kemudian menyinggung soal kontestasi politik yang sedang berlangsung. Menurutnya penahanan Zahir memiliki irisan kepentingan dengan pemilihan Gubernur Sumut. 

“Jangan permasalahan hukum yang sedang dihadapi pak Zahir dijadikan sebagai alat politik apalagi  sebagai petahana dianggap calon paling kuat di Pilkada Batubara," kata Sarma. 

"Sebagaimana kita ketahui Zahir sebagai petahana diusung oleh PDI Perjuangan dan tentunya akan berseberangan dengan calon Gubernur Sumut Bobby Nasution sehingga dianggap menjadi lawan di lapangan dalam pemenangan Pilgub Sumut. Asumsi keterkaitan dengan Pilgub tersebut bisa berkembang kemana mana karena Polda Sumut terkesan menjadikan Zahir sebagai target padahal beliau saat ini sedang ikut dalam kontestasi Pilkada." 

(Cr25/Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan