Profil Abdul Halim Iskandar, Kakak Cak Imin Mundur Sebagai Menteri Desa Usai Rumah Digeledah KPK

TRIBUN-MEDAN.COM,- Abdul Halim Iskandar adalah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT).

Ia merupakan kakak kandung dari Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, calon presiden yang gagal terpilih pada Pemilu 2024.

Belum lama ini, Abdul Halim Iskandar terseret skandal hukum.

Rumah dinasnya digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tas kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019–2022.

Penggeledahan dilakukan KPK pada Jumat (6/9/2024) kemarin. 

"Jumat tanggal 6 September 2024, penyidik KPK melakukan kegiatan penggeledahan terhadap salah satu rumah dinas penyelenggara negara berinisial AHI di wilayah Jakarta Selatan," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangan tertulis, Selasa (10/9/2024).

Baca juga: Profil Nurul Ghufron, Gagal Seleksi Capim KPK, Pernah Sebut Kaesang tak Wajib Lapor Gratifikasi

Dalam penggeledahan itu, ada sejumlah uang dan barang elektronik yang disita.

Tapi Tess tidak merincinya lebih lanjut.

Setelah rumahnya digeledah KPK, Abdul Halim Iskandar mundur dari jabatannya.

Hal itu disampaikan ketika menghadiri peresmian PT LKM Artha Desa di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Rabu (11/8/2024).

Dalam sambutannya di hadapan Forkopimda Kabupaten Malang beserta jajaran tamu undangan yang hadir, Gus Halim mengaku jabatannya sebagai Menteri Desa DPTT ini akan berakhir pada September 2024.

Alasan ia berpamitan sebagai menteri karena pada Oktober mendatang ia akan dilantik sebagai anggota DPR RI.

Baca juga: Profil Friderica Widyasari Dewi, Istri Eddy Hartono Kepala BNPT Asli Cepu dan Ternyata Pejabat OJK

"Bulan september ini bulan terakhir saya sebagai menteri desa. Karena Insya Allah kalau tidak ada aral melintang tanggal 1 Oktober saya harus mundur dari menteri desa karena saya akan dilantik jadi DPR RI," kata Gus Halim, dikutip dari Surya.co.id.

Oleh karena itu, selama menjabat sebagai menteri desa, ia mengucapkan permohonan maaf kepada para undangan jika selama menjalankan tugasnya belum dilakukan secara maksimal.

"Saya mohon maaf bila dalam memandu, mendampingi, atau memfasilitasi BumDesa atau BumDesa Bersama LKD banyak kekurangan," tegasnya.