Sumut Terkini

Minta Formasi PPPK Dibuka, Guru Honorer Geruduk Kantor Bupati Deli Serdang

Mereka menggelar aksi untuk mendesak agar Pemkab bisa membuka formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun ini.

|
Penulis: Indra Gunawan | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN MEDAN/INDRA GUNAWAN
Ratusan guru honorer melakukan aksi damai di kantor Bupati Deli Serdang Serdang, Kamis (17/10/2024).  

Kalau orang orang yang mau jadi Aparatur Sipil Negara harus orang-orang yang bermoral dan baik-baik. Seleksi PPPK dibuka tahun ini bukan hanya guru agama tapi juga guru diluar guru agama. Ya sudah ayok perwakilannya kita terima di dalam," ucap Citra. 

Saat itu ada 10 orang perwakilan yang diterima.

Selain Sekda dan Kadis Pendidikan juga ada Inspektur, Edwin Nasution dan Kepala BKPSDM, Abduh Razali Siregar.

Citra dan Yudi pun kembali berharap agar aspirasi bisa disampaikan dengan sopan dan beretika. 

Meski tidak ada kelihatan tanda-tanda para guru yang bernada lantang dan tidak beretika namun masalah adab dan etika ini berulang ulang disampaikan.

Kembali juga dijelaskan kalau seleksi PPPK juga salah satunya juga melihat kesopan santunan. 

"Kami juga melihat kesopansantunan. Kalau tidak beretika coret aja. Ngapain jadi ASN kalau tidak beretika macam preman pula ngapain. Seleksi salah satunya adalah orang yang beradap," kata Citra. 

Awal pertama kali menyampaikan aspirasi, perwakilan guru pun membacakan surat terbuka.

Surat terbuka intinya meminta agar mereka lebih diperhatikan dan diberikan kesempatan.

Menurut para guru honorer ini gaji yang mereka terima saat ini masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

"Surat terbuka, kami menulis surat ini dengan hati yang berdebar dan pena yang bergetar, bukan karena takut melainkan karena gejolak harapan yang terpendam.

Kami para penjaga moral bangsa khususnya di pemerintah Kabupaten Deli Serdang merasa seperti bunga yang terlupa di padang gersang. Bertahun tahun kami menyirami jiwa anak bangsa dengan air kehidupan berupa ilmu agama namun kami sendiri kehausan akan pengakuan fungsional dan profesional melalui pengadaan CASN dan PPG," ucap salah satu guru Honorer. 

Selain masalah ini, para guru honorer juga menyampaikan kalau beberapa diantara mereka saat ini mendapatkan intimadsi dari kepala sekolah karena melakukan aksi ke kantor Bupati.

Ancamannya bahkan dikeluarkan dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik). 

Atas apa-apa yang disampaikan, Citra pun langsung memberikan penegasan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved