Debat Ketiga Calon Gubernur Sumut

Hasan Tanya Pemekaran Daerah pada Debat Pilgub, Bobby: Jangan Karena Perhatian Pemerintah Minim

"Wujud dari pemerataan pembangunan. Kami akan mendorong pemekaran Provinsi Nias ini perlu agar pembangunan bisa berjalan," kata Hasan

TRIBUN MEDAN/M DANIEL EFFENDI SIREGAR
DEBAT PUBLIK PILGUB - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut nomor urut dua Edy Rahmayadi dan Hasan Basri (dua kanan) serta pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut nomor urut satu Bobby Nasution (kiri) dan Surya mengikuti debat publik ketiga Pilgub Sumut di Hotel Tiara Convention, Medan, Rabu (13/11/2024). Debat publik ketiga tersebut mengusung tema Sinergitas Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Rangka Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Calon wakil Gubernur Sumatera Utara, Hasan Basri Sagala mengatakan penting pemekaran daerah sebagai wujud dari pemerataan pembangunan. Dalam debat ketiga calon Gubernur Sumut, Hasan mengatakan pemekaran perlu dilakukan. 

"Pemekaran daerah harus didorong sebagai wujud dari pemerataan pembangunan. Kami akan mendorong pemekaran Provinsi Nias ini perlu agar pembangunan bisa berjalan," kata Hasan, Rabu (13/11/2024). 

Menjawab pernyataan Hasan, Bobby mengatakan sebaiknya pemekaran tak sekedar isu saat kontestasi politik. 

Pada prinsipnya sebut Bobby mereka setuju dengan wacana pemekaran, namun yang paling penting adalah perhatian pemerintah terhadap daerah yang masih tertinggal. 

"Soal pemekaran saya sampaikan jangan dimekarkan karena tidak diperhatikan, terus diminta masyarakat diminta mekar kan. 

Kita setuju dimekarkan tapi jangan karena alasan tidak ada disentuh pemerintah Sumut, tapi bila untuk kemajuan masyarakat, sudah pernah disentuh, kita setuju," kata Bobby. 

Seperti saat menjadi walikota Medan, Bobby mengatakan wacana pemekaran Medan Utara perna didengungkan. 

Namun, dengan adanya kehadiran pemerintah, daerah Medan Utara kini lebih baik. 

"Makanya Medan bagian utara itu sekarang sudah kita bangun anggaran di Medan utara lebih dari 1 setengah triliun, artinya keberpihakan dari pemimpinnya," kata Bobby.

Bobby menyebut, pemekaran sebaiknya dilakukan setelah adanya perhatian pemerintah terhadap daerah yang dianggap jauh atau terpencil. 

Bila pemekaran dilakukan karena tidak adanya perhatian terhadap daerah yang letak jauh, tindakan itu tak lebih dari melepaskan tanggung jawab pemerintah. 

"Setelah kita bangun infrastruktur, kegiatan kegiatannya, kalau mau mekar gak apa apa, berarti masyarakatnya mau, jangan seolah-olah kita lepas tangan," tuturnya. 


(cr17/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Sumber: Tribun Medan
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved