Konflik Agraria Masif di Sumut, Ini Langkah Dua Calon Gubernur Menyelesaikannya

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumut (Jamsu) mencatat ada 18 kasus konflik agraria yang terjadi di Sumut.

Kasus itu menyeret ribuan orang kedalam persoalan yang belum jelas penyelesaian. 

Rohani Manalu, koordinator divisi advokasi Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK) yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumut (Jamsu), menyampaikan, pemerintah provinsi masih absen dalam perkara konflik agraria sampai saat ini. 

“Hal itu dapat dilihat dari data yang kami himpun ada sekitar 18 kasus agraria yang melibatkan warga dan perusahaan besar di Sumut,” ucap Rohani, Sabtu (23/11/2024). 

Salah satu konflik agraria seperti yang terjadi antara masyarakat adat dengan PT Toba Pulp Lestari yang tak kunjung usai setelah beberapa tahun lamanya. Selain itu, ada pula konflik antara masyarakat di Kabupaten Dairi dengan PT Dairi Prima Mineral yang juga belum selesai. 

“Dan kami mencatat, sejauh ini belum ada tanda kehadiran pemerintah yang membawa kepentingan rakyat di dalam konflik semacam itu. Bahkan, tak jarang, justru mereka berada pada pihak yang bersebrangan,” ucap Rohani. 

Rohani pesimis persoalan teresebut mendapat perhatian khusus dari dua calon gubernur yang berkompetisi di Pilkada Sumut. 

Pasalnya, ia menduga ada kekuatan modal dan kepentingan partai yang membuat dua calon tersebut menutup mata pada persoalan konflik rakyat dengan perusahaan besar. 

“Padahal tak sedikit pula, dampak dari kehadiran perusahaan besar ini membuat bencana ekologis seperti banjir dan longsor. Sepanjang tahun 2023 saja, kita dapati ada 40 bencana ekologis di Sumut,” kata dia. 

“Dampaknya cukup luas. Ada sekitar 22 orang meninggal dunia, ribuan orang mengungsi, dan sekitar 1.231 bangunan rusak. Oleh karena itu, kita butuh pemimpin yang sebetulnya bisa betul-betul serius menyelesaikan ini semua,” tuturnya. 

Respon kedua pasangan calon Gubernur Sumut

Konflik agraria merupakan salah satu program yang juga dibahas dalam debat calon Gubernur. 

Calon Gubernur nomor urut 1, Bobby Nasution dan Surya mengatakan memiliki program untuk menyelesaikan masalah agraria. 

Wakil ketua tim pemenangan Bobby-Surya, Sugiat Santoso mengatakan dalam konflik agraria porsi pemerintah Provinsi adalah sebagai mediator. 

"Misalnya dengan pemerintah pusat dan dengan seluruh pihak lah yang terlibat dalam persoalan agraria seperti PTPN misalnya dengan petani penggarap, dengan kabupaten kota misalnya. Bagaimana ya istilahnya ini bisa tuntas secara adil ke seluruh pihak kan," kata Sugiat.