TRIBUN WIKI
Profil Mahmud Efendi Lubis, Pensiunan Dini TNI AD Calon Wakil Bupati Tapanuli Tengah
Mahmud Efendi Lubis merupakan seorang pensiunan dini TNI Angkatan Darat berpangkat Kapten. Ia lahir di Tanjung Morawa, Deli Serdang 17 Agustus 1971.
Penulis: Array A Argus | Editor: Array A Argus
TRIBUN-MEDAN.COM,- Mahmud Efendi Lubis merupakan pensiunan dini perwira pertama (Pama) TNI Angkatan Darat.
Ia pensiun dengan pangkat Kapten.
Saat ini, Mahmud Efendi Lubis maju sebagai calon Wakil Bupati Tapanuli Tengah.
Ia berpasangan dengan Masinton Pasaribu.
Pada Pilkada 2024 ini, Mahmud Efendi Lubis dan Masinton Pasaribu meraih 54,01 persen suara.
Baca juga: Profil Yasti Soepredjo Mokoagow, Politisi PDI Perjuangan yang Dituding Kader Sebagai Pembangkang
Jumlah sementara tersebut mengalahkan Khairul Kiyedi Pasaribu-Darwin Sitompul yang meraih 45,99 persen.
Karena hitung sementara itu pula, Mahmud Efendi Lubis berpotensi duduk sebagai Wakil Bupati Tapanuli Tengah.
Lantas, seperti apa profilnya?
Profil Mahmud Efendi Lubis
Mahmud Efendi Lubis lahir di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 17 Agustus 1971.
Sebelum terjun ke dunia politik, Mahmud Efendi Lubis adalah seorang anggota TNI AD.
Ia pensiun dini dengan pangkat terakhir Kapten.
Setelah pensiun dini, Mahmud Efendi Lubis bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Baca juga: Sosok Ronald Fransius Situmorang, PNS Kejari Lubuk Pakam yang Gelapkan 20 Mobil Rental
Efendi pun sempat dikabarkan maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kota Sibolga.
Sayangnya, nasib berkata lain.
Efendi gagal menjadi Anggota DPRD Kota Sibolga.
Hanya saja, ia kemudian digandeng oleh Masinton Pasaribu, politisi PDI Perjuangan.
Keduanya maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah.
Baca juga: Profil Yati Pesek, Seniman Multitalenta Asal Yogyakarta yang Sudah 64 Tahun Berkarya
Pada Pilkada 2024, pasangan Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis yang memiliki singkatan Mama ini diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Buruh.
Sedangkan lawan politik mereka, yakni Khairul Kiyedi Pasaribu-arwin Sitompul (KEDAN), didukung dan diusung, Partai Nasdem, Golkar, Gerindra, PAN, Demokarat, PKS, Perindo dan Partai Bulan Bintang.
Namun, dari hasil perolehan sementara, pasangan Masinton dan Mahmud Efendi Lubis unggul.
Terkait Mahmud Efendi Lubis, ia tercatat sebagai Ketua FKPPI Pimpinan Cabang 0211/Tapanuli Tengah.
Selain itu, Mahmud Efendi Lubis juga disebut-sebut bergabung dengan Barisan Pemuda Nusantara atau Bapera.
Baca juga: Profil Ustaz Adi Hidayat, Kader Muhammadiyah Digadang Gantikan Gus Miftah, Pernah Doakan Prabowo
Janji Politik
Pada kampanye Pilkada 2024, pasangan Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis melontarkan sejumlah janji-janji manis kepada masyarakat.
Satu diantaranya adalah dengan membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang meliputi Dapil 3.
Dapil 3 ini mencakup kawasan Barus, Manduamas, Sosorgadong, Sirandorung, Andam Dewi dan Barus Utara.
“Apabila ada warga di dapil 3 yang sakit dan butuh layanan rumah sakit, tidak perlu lagi harus ke RSUD Pandan. Betul bapak-ibu,” kata Masinton saat kampanye beberapa waktu lalu.
Baca juga: Profil Reynold Poernomo, Adik Chef Arnold yang Diisukan Sebagai Pacar Anya Geraldine
Masinton-Mahmud juga akan menyiapkan eskalator di Makam Papan Tinggi, di Kecamatan Barus, agar para orang tua dan anak-anak tak perlu mendaki dengan anak tangga.
Tidak hanya itu, Masinton dan Mahmud juga akan menerapkan pemerintahan berbasis digital jika terpilih di Pilkada 2024.
Mereka juga berjanji akan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) jika nanti memimpin Kabupaten Tapanuli Tengah.
"Kami komitmen lah untuk itu (tidak korupsi). Kita ini menjabat bukan karena untuk mencari kekayaan pribadi gitu," kata Masinton, dikutip dari Tribunnews.com.
Baca juga: Profil Hevearita Gunaryanti Rahayu, Wali Kota Semarang Kader PDIP yang Jadi Tersangka Dugaan Korupsi
Masinton memaparkan beberapa langkah yang diambil untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, yakni menghapus praktik bayar untuk mendapatkan jabatan.
Dia menekankan pentingnya menyiapkan sistem berbasis indeks kinerja yang akan menjadi acuan utama dalam penempatan posisi di birokrasi.
"Biasa juga kadang kita dengar dia bahkan kabupaten itu, jabatan saja harus bayar. Nah itu kita hilangkan dulu tuh," ujar Masinton.(tribun-medan.com)
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.