DPRD Sumut Evaluasi Kinerja PUPR, Rp 101 M Jadi Temuan BPK : Bila Perlu Kontraktor Diblacklist

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Anggota Komisi D DPRD Sumut, Hasyim soroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut.

Hasyim minta Pemprov Sumut dan inspektorat bertindak atas adanya temuan dari BPK RI sejumlah pekerjaan proyek pembangunan jalan dan jembatan provinsi yang ditanggungjawabi Dinas PUPR untuk kepentingan strategis daerah diduga tidak sesuai sesuai kriteria desain

Bahkan ada anggaran daerah untuk jalan dan jembatan provinsi mencapai 101 Miliar menjadi temuan dan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Diduga ada 28 titik yang menjadi temuan tidak sesuai mutu, kualitas dan kriteria. 

"Jika sudah ada temuan dari BPK Pemprov Sumut melalui inspektorat untuk melakukan upaya-upaya, serta tindak lanjut terhadap temuan-temuan tersebut. Temuan yang merugikan negara khususnya Provinsi Sumatera Utara, harusnya ada pengembalian dan harus ada sanksi yang tegas terhadap pihak terkait. Atau yang terlibat kemudian dilakukan evaluasi terhadap kinerjanya dan juga pihak kontraktor seharusnya diblacklist bila perlu," tegasnya, Selasa (7/1/2025) 

Selaku Komisi D DPRD Sumut, Hasyim akan mengecek ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara temuan BPK RI apakah sudah ada upaya pengembalian. 

"Kerugian negara apakah sudah dikembalikan belum? yang belum itulah yang harus ditindak lanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH)," ucap Hasyim.

Dugaan diperoleh sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023. Sesuai audit Utama Keuangan Negara V BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 54.A/LHP/XVIII.MDN/05/2024 27 Mei 2024. 

Diketahui Pemprov Sumatera Utara menyajikan anggaran Belanja Modal JIJ pada LRA TA 2023 mencapai triliunan dan realisasi hanya ratusan atau 45,50 persen dari anggaran.

Belanja Modal JIJ tersebut di antaranya direalisasikan untuk pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, serta peningkatan/rekonstruksi jalan pada paket pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan provinsi untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara. 

Berdasarkan Laporan Tim Pemeriksa melakukan pengujian fisik secara uji petik terhadap 28 ruas jalan, meliputi pekerjaan peningkatan struktur, peningkatan kapasitas, dan pemeliharaan berkala. 

Hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilakukan bersama PPTK, UPTD Dinas PUPR, staf Inspektorat, dan Penyedia, serta pengujian mutu kepadatan aspal di Laboratorium Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II dan pengujian mutu beton di UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUPR, diketahui terdapat ketidaksesuaian volume dan mutu pekerjaan terhadap construction drawing sebagai desain acuan pelaksanaan pekerjaan di lapangan mencapai ratusan juta. 

Salah satunya proyek jalan provinsi di SP Pulo Padang Batahan-Mandailing Natal. Lalu Asahan, Batubara, Tj Balai, Medan-Berastagi, Perbatasan Langkat-Karo, Dairi, Padanglawas, Natal, Humbang Hasundutan.

Sebelummya, Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Ahmadi Noor Supit menyampaikan pada pemeriksaan LK Pemprov Sumut tahun 2023, BPK menekankan beberapa area yang memerlukan perhatian dari Pemprov Sumut, khususnya terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK menemukan kekurangan volume dan mutu pekerjaan pembangunan jalan jembatan Provinsi untuk kepentingan strategis daerah provinsi Sumatera Utara, tidak sesuai kriteria desain sebesar Rp 101 miliar. Selain itu, ada kekurangan volume atas 14 paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada lima SKPD sebesar Rp 4 miliar.

"BPK mendapati permasalahan terhadap penganggaran lain-lain, terdapat kekurangan volume/mutu pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan provinsi untuk kepentingan strategis daerah Provinsi Sumut yang tidak sesuai kriteria desain. Selain itu, kekurangan volume juga ditemukan atas 14 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada lima satuan kerja perangkat daerah (SKPD)," kata Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit, penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Senin kemarin, 27 Mei 2024 silam. 

Terpisah, Kadis PUPR Sumut Mulyono berulangkali dikonfirmasi belum memberi tanggapan. Dihubungi Selasa (7/1/2025) dilayangkan pesan WhatsApp juga tidak memberi komentar. 

Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) telah mengembalikan Rp1.388.574.415,18 kelebihan bayar pemeliharaan jalan dan jembatan ke kas daerah. Pengembalian kelebihan bayar ini telah selesai di bulan Juli 2024 sesuai dengan instruksi BPK RI Perwakilan Sumut.

Berdasarkan laporan BPK RI Perwakilan Sumut Tahun 2024 terkait APBD tahun 2023 ada kekurangan volume dan mutu pada tiga paket pekerjaan jalan dan jembatan PUPR Pemprov Sumut. Ini menyebabkan ada kelebihan pembayaran senilai Rp1.388.574.415,18 kepada 3 perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut yaitu PT. Jo (Rp 553.400.111,48), PT. SPA (Rp 563.747.566,81) dan PT. AR (Rp 271.426.736,89).

Kepala Dinas PUPR Pemprov Sumut, Mulyono memastikan pengembalian kelebihan bayar ini ke kas daerah (Kasda) telah dilakukan sejak Juni tahun 2024 dan selesai di bulan Juli 2024. Lebih rinci dia mengatakan kelebihan bayar PT. SPA sudah disetorkan ke Kasda pada 13 Juni 2024, PT. JO 26 Juni 2024 dan PT AR 17 Juli 2024.

"Kita patuh pada instruksi yang diberikan BPK RI dan pengembalian kelebihan bayar pada proyek tersebut sudah selesai semuanya di bulan Juli,” kata Mulyono saat diwawancarai di kantornya, Jalan Sakti Lubis Nomor 7R, Medan, Selasa (31/12/2024).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumut, total kelebihan bayar untuk tiga paket pemeliharaan jalan dan jembatan tahun 2023 sebesar Rp 1.500.472.031. Ini langsung ditindaklanjuti Dinas PUPR dengan mengembalikan Rp 111.897.616,47 ke kas daerah dan dilanjutkan pada bulan Juni hingga Juli dengan total Rp 1.388.574.415,18.

"Semua sesuai dengan instruksi BPK RI, total kita mengembalikan Rp 1.500.472.031 ke kas daerah atas kelebihan bayar untuk proyek pemeliharaan jalan dan jembatan tahun 2023,” tegas Mulyono. 

(Dyk/Tribun-Medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan