Profil Antonius Kosasih yang Bikin Negara Tekor Rp 200 Miliar, Harta Kekayaannya Rp 47 Miliar

1. MOBIL, MITSUBISHI (PEMBAYARAN SECARA CICILAN) PAJERO SPORT (NILAI PEROLEHAN = HARGA DEALER) Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp 300.000.000

2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp 488.000.000  

3. MOBIL, HONDA CR-V Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp 659.000.000.

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 8.912.660.000       

D. SURAT BERHARGA Rp 0            

E. KAS DAN SETARA KAS Rp 16.363.218.909                             

F. HARTA LAINNYA Rp 537.336.420                                

Sub Total Rp 47.085.215.329.

Antonius Kosasih tercatat tidak memiliki hutang, sehingga total kekayaan yang dimiliki saat ini mencapai Rp 47.085.215.329.

Peran Antonius NS Kosasih

Kasus ini bermula pada Juli 2016, ketika PT Taspen (Persero) diduga melakukan investasi pada program THT untuk pembelian Sukuk Ijarah TSP Food II (SIAISA02) sebesar Rp 200 miliar yang diterbitkan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food (TPSF) Tbk.

Namun, pada Juli 2018 diketahui bahwa Sukuk Ijarah TSP Food II (SIAISA02) tidak layak untuk diperdagangkan karena gagal bayar kupon.

KPK mengatakan, Antonius Kosasih menjabat sebagai Direktur Investasi PT Taspen pada Januari 2019.

Optimalisasi sukuk yang melanggar aturan

Pada Mei 2019, ada pertemuan antara Antonius Kosasih dengan Direktur Utama PT Insight Investments Management Ekiawan Heri Primaryanto untuk mengoptimalisasikan Sukuk TPS Food II yang masih dalam proses PKPU di Pengadilan Niaga.

Pada 20 Mei 2019, Komite Investasi PT IIM memasukkan Sukuk Ijarah TPS Food II (SIAISA02) sebagai bond universe (daftar portofolio yang layak untuk investasi) melalui mekanisme optimalisasi RD I-Next G2.

"Hal ini bertentangan dengan ketentuan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksadana Insight Tunas Bangsa Balanced Fund 2 (I-Next G2). Sebab saat itu peringkat Sukuk SIAISA02 Id D (gagal bayar) dan dalam kondisi PKPU sehingga masuk kategori Non-Investment Grade (Tidak layak investasi dan berisiko tinggi)," kata Asep.

Penempatan investasi tidak sesuai kebijakan