Apa Itu Aplikasi Red Note yang Ramai Digunakan Anak Muda Amerika Serikat? Simak Penjelasannya

Undang-Undang pelarangan TikTok telah membawa pertikaian hukum yang panjang. Pada Mei 2024, TikTok dan Bytedance sempat menggugat pemerintah federal AS ke pengadilan federal membatalkan Undang-Undang itu karena dianggap inkonstitusional.

Namun, pengadilan federal kala itu memutuskan bahwa Undang-Undang tersebut konstitusional. TikTok dan Bytedance tidak tinggal diam dan mengajukan banding ke level Mahkamah Agung pada pertengahan Desember 2024.

Dalam pengajuannya, TikTok meminta Mahkamah Agung agar menunda pemberlakuan UU yang bisa memblokir TikTok untuk ditinjau oleh pengadilan dan untuk memungkinkan pemerintahan yang baru (Donald Trump) untuk mengevaluasi masalah ini.

Dalam proses persidangan di Mahkamah Agung, TikTok mendapat dukungan dari sejumlah pihak, seperti Electronic Frontier Foundation (EFF), American Civil Liberties Union, Knight First Amendment Institute, Free Press, dan PEN America.

Mereka secara umum menilai bahwa Undang-Undang pelarangan TikTok tidak konstitusional. Pemblokiran TikTok di AS dianggap sebagai bentuk anti-demokrasi dan telah melanggar kebebasan berpendapat.

Setelah mengajukan banding ke Mahkamah Agung, TikTok malah mendapat dukungan dari Donald Trump yang pernah berencana memblokirnya di 2020. CEO TikTok dilaporkan telah berkunjung ke Trump supaya bisa menunda pemberlakuan UU pemblokiran TikTok.

Trump dan TikTok akhir-akhir ini tampaknya memiliki kedekatan. Pada 16 Desember 2024, Trump sempat mengatakan pemerintahannya akan “mengamati” TikTok. TikTok dianggap berjasa atas kemenangannya pada pilpres AS 2024.

Saat itu, Trump mengatakan TikTok memiliki pengaruh atas kemenangannya di kalangan pemuda dengan 34 poin. Sekitar Juli 2024, Trump sempat menyatakan dukungan atas kehadiran TikTok sebagai bentuk kompetisi yang sehat.

Tak hanya itu, Trump bahkan sempat mengungkap jika dirinya terpilih, dia tidak akan memblokir TikTok. Dengan kedekatan ini, pada 27 Desember 2024, Trump sempat meminta MA untuk menunda penerapan UU pemblokiran TikTok.

Argumen Trump untuk menunda penerapan UU itu tidak berkaitan dengan keamanan nasional. Namun, Trump mengatakan pengadilan harus memberinya waktu setelah pelantikannya pada 20 Januari untuk "mengupayakan penyelesaian politik" untuk kasus ini.

Trump mengatakan kepada para hakim bahwa hanya dia yang "memiliki keahlian membuat kesepakatan yang sempurna, mandat elektoral, dan kemauan politik untuk menegosiasikan resolusi untuk menyelamatkan platform tersebut, sambil mengatasi masalah keamanan nasional yang diungkapkan oleh pemerintah".

Pada 10 Januari kemarin, pihak MA sudah memberikan kesempatan pada perusahaan buat berargumen atas UU pemblokiran TikTok. Sejak mendengar argumen tersebut, MA belum memberikan keputusan akhir terkait permintaan TikTok.

Akan tetapi, terdapat beberapa indikasi jika MA cenderung tetap akan menegakkan UU tersebut. Dikutip dari Axios, sebagian besar hakim menganggap jika Undang-Undang tersebut memungkinkan TikTok tetap beroperasi asal menggunakan algoritma selain yang dibuat oleh ByteDance.

"Undang-undang tidak mengatakan TikTok harus ditutup. Undang-undang itu mengatakan ByteDance harus melepaskan sahamnya," kata Hakim Amy Coney Barrett.

Kemudian, soal pelanggaran hak kebebasan berekspresi atas konstitusi amandemen pertama AS yang jadi argumen perusahaan untuk menunda UU pemblokiran TikTok, hakim MA menganggap jika ByteDance sebagai perusahaan asal China tidak memiliki hak tersebut.

Nasib TikTok di AS kini masih belum jelas. Namun, penilaian sementara hakim MA tampak memperkecil kemungkinan penundaan UU pemblokiran TikTok. Di tengah ketidakpastian ini, wajar jika pengguna di AS beralih ke Red Note untuk berjaga-jaga jika TikTok benar diblokir.(tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan