Profil Suhartoyo, Ketua MK yang Tegur KPU Sumut saat Sidang Sengketa Pilgub Sumut

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, menggugat hasil Pilgub Sumut ke MK dengan dalil adanya pelanggaran sistematis yang melibatkan ASN dan penyelenggara pemilu. 

Mereka menyoroti rendahnya partisipasi pemilih akibat bencana banjir dan longsor yang menghambat proses pemungutan suara.

Kuasa hukum Edy-Hasan, Bambang Widjojanto, menyebut Pilgub Sumut sebagai pemilu yang "unik dan ikonik" karena salah satu calon adalah menantu mantan Presiden RI. 

Dalam petitumnya, KPU meminta MK untuk menolak gugatan Edy-Hasan dan menyatakan keabsahan hasil Pilgub Sumut 2024.

Baca juga: Profil Teuku Nasrullah, yang Disebut Sebagai Suami Dokter Detektif atau Doktif

Profil Suhartoyo

Suhartoyo adalah seorang hakim sekaligus Ketua MK yang dilantik pada 12 November 2023.

Ia lahir di Sleman, Yogyakarta, 15 November 1959.

Suhartoyo sebelumnya menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi yang habis masa jabatannya pada 7 Januari 2015.

Ia sudah dua periode 

menjadi hakim konstitusi.

Baca juga: Profil dr Amira Farahnaz, yang Disebut Merupakan Dokter Detektif atau Doktif

Yaitu periode pertama pada 7 Januari 2015-7 Januari 2020, sedangkan periode kedua pada 7 Januari 2020-15 November 2029.

Sebelum menjadi hakim konstitusi, Suhartoyo mengawali karier sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri (PN) Bandar Lampung pada 1986.

Lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) itu dipercaya menjadi hakim PN di beberapa kota hingga tahun 2011.

Di antaranya Hakim PN Curup (1989), Hakim PN Metro (1995), Hakim PN Tangerang (2001), Hakim PN Bekasi (2006) sebelum akhirnya menjabat sebagai hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar.

Ia juga terpilih menjadi Wakil ketua PN Kotabumi (1999), Ketua PN Praya (2004), Wakil Ketua PN Pontianak (2009), Ketua PN Pontianak (2010), Wakil Ketua PN Jakarta Timur (2011), serta Ketua PN Jakarta Selatan (2011).

Baca juga: Profil AKBP Jazuli Dani Iriawan, Kapolres Pasuruan Hartanya Naik Turun dari Rp 29 M Jadi Rp 3,5 M

Pencalonan Suhartoyo menjadi hakim MK dari unsur Mahkamah Agung (MA) sempat mendapatkan penolakan dari Komisi Yudisial (KY).