NGOTOT Bela Pagar Laut, Kades Kohod Kini Menghilang, Warga Sebut Rubicon Ikut Lenyap: Isunya Dijual

TRIBUN-MEDAN.com - Setelah sempat ngotot membela pagar laut, Kades Kohod kini dikabarkan menghilang.

Kades Kohod Arsin bin Sanip kini dikabarkan menghilang usai dianggap membela keberadaan pagar laut di Kabupaten Tangerang.

Warga menyebut koleksi kendaraan di rumah Arsin juga ikut lenyap.

Belakangan, sosok Kades Kohod memang disorot karena berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid.

Kala itu, Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi.

Karena pernyataannya ini, Arsin disebut membela pagar laut.

Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di platform media sosial X.

Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Wrangler Rubicon.

Saat disambangi di kediamannya di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (28/1/2025), Arsin sedang tidak ada di rumah.

Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon.

Hanya ada dua mobil, satu mobil Honda Civic VTEC berwarna putih dengan nomor polisi B 412 SIN yang parkir di garasi seluas sekitar 6x6 meter persegi, dan satu mobil dinas Xenia bernopol B 1056 JON berpelat warna merah yang terparkir di depan rumahnya.

Selain mobil, ada juga empat sepeda motor yang juga parkir di garasi.

Kabar Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti yang beredar di media sosial dibenarkan oleh warga Kohod, Heri.

"Rumahnya seperti showroom motor," kata Heri, melansir dari Kompas.com.

Dia bercerita bahwa Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohod pada tahun 2021.

Dia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades.

Namun, kata dia, Rubicon milik Arsin tidak lagi tampak di rumahnya sejak kasus pagar laut viral.

"Isunya sih Rubicon-nya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali," kata dia.

Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat.

Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat.

"Baru nongol kemarin pas ada Pak Menteri, itu pun dia telat. Infonya sih memang tidak diundang," kata Obos, salah satu warga Kohod.

Setelah pertemuan dengan Nusron, Arsin tidak terlihat di lapangan menemui warga.

Warga hanya sekilas mendengar kabar Arsin dari mulut ke mulut.

Setelah viralnya kasus pagar laut, Arsin memang sulit ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media untuk mendapatkan jawaban terkait kasus pagar laut hingga viralnya kendaraan mewah miliknya.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewawancarai Arsin.

Misalnya, setelah kunjungan Menteri Nusron ke Kohod pada Jumat (24/1/2025), wartawan yang mencoba menemui Arsin dihalau oleh pengawalnya.

Arsin, yang awalnya didekati untuk wawancara, beralasan buru-buru akan menunaikan shalat Jumat dan kemudian melarikan diri dengan dibonceng sepeda motor.

Panggilan telepon dan pesan WhatsApp yang dikirim ke Arsin juga tidak mendapat respons. Kompas.com kemudian mencoba mendatangi rumah Arsin di Kampung Kohod pada Selasa (28/1/2025), namun tidak berhasil menemui Arsin.

Dua orang pria yang sedang bermain catur di teras rumah Arsin mengaku tidak mengetahui keberadaannya.

Sementara itu, warga mengungkap ulah Kades Kohod soal penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang dipasangi pagar laut.

Warga Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten mengaku namanya dicatut tanpa izin untuk penerbitan SHBG itu.

Hal tersebut diungkapkan oleh warga yang mengaku sebagai korban, Khaerudin.

Khaerudin mengatakan, identitas sejumlah warga digunakan tanpa izin oleh oknum untuk pembuatan SHGB pada 2023 lalu.

Atas hal tersebut, Khaerudin pun meminta agar masalah ini diusut karena warga tak pernah merasa mengajukan sertifikat HGB itu.

"Kami tidak pernah merasa mengajukan sertifikat. Sertifikat-sertifikatnya atas nama warga yang memang nggak tahu dibuat sertifikat. Nah di sini, tolong diusut tuntas," ujar Khaerudin saat dihubungi, Selasa (28/1/2025), dilansir dari Kompas.com.

Khaerudin menduga kasus ini melibatkan oknum aparat dan perangkat Desa Kohod.

"Ada keterlibatan dari Kepala Desa ya. Itu harus diusut, harus diusut tuntas. Wallahu a'lam kalau aparat desa. Soalnya di aparat desa juga ada data-datanya," kata dia.

Persoalan ini diketahui sudah dilaporkan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Bahkan, warga sudah menggelar audiensi bersama pengacara mereka. 

"Kami sudah audiensi bersama lawyer dan menyerahkan laporan ke ATR/BPN. Data lengkap soal warga yang dicatut ada di tangan lawyer kami," jelas Khaerudin.

Warga pun berharap, pihak berwenang segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini dan menindak oknum tersebut.

"Kami mohon agar ini tidak hanya dibatalkan, tetapi juga ditindak. Ini menyangkut tanah yang merupakan milik negara dan masyarakat umum," ucap dia.

Hingga berita ini diterbitkan, diketahui belum ada tanggapan dari Kepala Desa Kohod, Arsin, soal pernyataan warga itu.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan