HEBOH Tantangan 'Carok' di Yogyakarta, Kapolda DIY dan Sultan Hamengku Buwono X Turun Tangan

Heboh Tantangan "Carok" Madura vs Papua di Yogyakarta, Kapolda DIY dan Sultan Hamengku Buwono X Turun Tangan.

TRIBUN-MEDAN.COM - Viralnya surat tantangan "carok" Madura vs Papua di Yogyakarta bukan merupakan permasalahan etnis, melainkan masalah individu. 

Hal itu ditegaskan Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Irjen Suwondo Nainggolan.

"Ini bukan persoalan etnis, tapi masalah individu melakukan tindak pidana," ujar Irjen Suwondo Nainggolan di Kantor Gubernur DIY, Rabu (12/2/2025), dikutip dari Kompas.com.

Irjen Pol Suwondo menambahkan, pertemuan antara Polda DIY, Gubernur DIY, dan perwakilan Komunitas Keluarga Madura Yogyakarta bertujuan untuk silaturahmi dan meluruskan isu yang muncul terkait surat tantangan "carok". 

Ia menegaskan bahwa fokus pertemuan ini adalah menjaga keamanan Yogyakarta, serta menyelesaikan masalah yang muncul dari surat tantangan tersebut secara dialog.

"Kami dari Kepolisian, Pemda, Bais, TNI, dan BIN datang ke setiap kelompok masyarakat untuk duduk bersama dan membahas permasalahan yang ada, sehingga masing-masing pihak memahami situasi kasus per kasus," tambahnya.

Dikutip dari TribunJogja.com, sebelumnya, Komunitas Keluarga Madura Yogyakarta juga telah mengadakan pertemuan dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta.

Pertemuan ini membahas kondusivitas Yogyakarta ke depan setelah munculnya surat tantangan "carok", yang disebabkan oleh insiden seseorang yang tidak membayar saat membeli barang di warung Madura di Babarsari, Sleman, DIY.

Sultan mengungkapkan bahwa Pemerintah DIY, bersama dengan Polisi, TNI, dan semua unsur keamanan, telah melakukan dialog.

"Semua unsur yang berkait sudah melakukan dialog-dialog pertemuan dan report itu saya terima semua. Sehingga kami tidak membaca proses-proses seperti ini, tetapi kesimpulan sudah ada dari pimpinan Madura yang memiliki hasil rapat Forkopimda dan mereka sudah berproses," kata Sultan.

Dalam pertemuan di Kompleks Kepatihan, telah disepakati dua hal penting.

Pertama, warung Madura diwajibkan untuk menempel tulisan "bayar tunai" di lokasi mereka.

"Kesimpulannya hanya dua kesimpulan jangka pendek, yaitu warung itu punya tulisan bayar tunai. Perkara mau dibantu gratis itu urusan individu, dengan tunai secara hukum punya posisi," tegasnya.

Surat Tantangan 'Carok' Viral di Media Sosial

Surat tantangan "Carok" tersebut muncul setelah insiden seorang individu yang tidak membayar saat berbelanja di sebuah warung Madura di Babarsari, Sleman, DIY.

Juru Bicara Komunitas Madura Yogyakarta, Mahrus Ali, menegaskan bahwa pertemuan tersebut difokuskan untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada.

"Diskusi ini untuk mencari solusi yang praktis. Masalah yang sudah terjadi biarlah selesai, kita tidak membahas itu lagi," ujarnya.

Mahrus Ali menambahkan bahwa ada beberapa usulan praktis untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.

Salah satu usulan tersebut adalah mencantumkan aturan pembayaran tunai di warung-warung Madura.

Ia juga menekankan pentingnya menghindari sikap rasisme dalam bentuk apapun.

Klarifikasi Terkait Surat Tantangan "Carok"

Terkait surat tantangan "carok" yang beredar luas di media sosial dan grup percakapan daring, Mahrus Ali menjelaskan bahwa surat tersebut tidak dimaksudkan untuk memicu konflik.

"Surat itu dibuat bukan untuk mengobarkan perseteruan, melainkan untuk meredam situasi agar tidak terjadi aksi kekerasan. Surat itu muncul karena kecintaan kami terhadap Jogja. Kami ingin Jogja tetap aman dan nyaman," jelasnya.

Menurut Mahrus, dalam satu tahun terakhir, terdapat sekitar 15 insiden yang melibatkan warung Madura di Yogyakarta.

Meskipun subjek insiden beragam, objek utamanya tetap para pelaku usaha Madura.

Oleh karena itu, komunitas merasa perlu mengambil langkah preventif untuk menjaga keamanan bersama.

Sebelumnya, surat yang mengatasnamakan Forum Keluarga Madura Yogyakarta tersebut menyampaikan keresahan atas dugaan tindakan oknum dari warga wilayah Timur di Yogyakarta yang kerap merusak, mengambil barang tanpa membayar, hingga melakukan pemukulan terhadap pemilik toko kelontong.

Forum tersebut meminta solusi konkret untuk mengatasi permasalahan ini.

Meski demikian, komunitas Madura menegaskan komitmen mereka untuk menjaga kedamaian dan menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama antarkomunitas di Yogyakarta demi menciptakan lingkungan yang harmonis dan aman bagi semua warganya. 

Pesan Sultan HB X

Sebelumnya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan bahwa masalah yang berkembang antara masyarakat Madura dan suku Papua di Yogyakarta telah melalui beberapa pertemuan, baik antara Forkopimda maupun perwakilan masyarakat.

"Pimpinan warga masyarakat Madura di Jogja itu bertemu hari ini. Itu sebetulnya kami sudah berproses rapat dari satu tempat ke tempat lain. Semua unsur yang berkait itu sudah melakukan jalur-jalur pertemuan-pertemuan. Dan report itu saya terima semua. Sehingga tadi kita pertemuan, ya kan, kita tidak membaca proses-proses seperti ini. Tapi kesimpulannya itu sudah ada, ya, dari surat, dari pimpinan Madura juga punya, hasil rapat-rapat Bersama Forkopimda dan perwakilan, mereka juga sudah berproses semua," ujar Sultan.

Sultan juga menegaskan bahwa tujuan dari pertemuan ini adalah untuk meredakan ketegangan dan menghindari terjadinya konflik lebih lanjut.

Sultan menyampaikan dua keputusan penting sebagai langkah jangka pendek untuk meredakan situasi. 

Pertama, ia meminta agar warung-warung di Yogyakarta mencantumkan tulisan "Bayar Tunai" dalam transaksi jual beli. 

"Kesimpulannya dari semua itu tadi hanya dua. Kesimpulan untuk jangka pendek hanya dua, yaitu warung itu punya tulisan bayar tunai, gitu. Perkara mau dibantu gratis, nah itu urusannya individu-individu. Tapi dengan tunai itu secara hukum punya posisi, gitu, bayar tunai, gitu. 

Kedua, Sultan meminta agar pihak berwenang memproses hukum setiap tindakan pemaksaan atau kekerasan yang terjadi. 

"Kalau terjadi pemaksaan dan sebagainya, kami minta proses hukum, ya kan, konsisten. Supaya dengan begitu kondisi itu menurun, ya, tidak terjadi lagi, ya. Itu aja keputusannya yang bisa dilakukan segera, gitu loh. Untuk mendinginkan suasana kesalahpahaman, itu," ujar Sultan.

Diketahui sebelumnya, sebuah surat yang mengatasnamakan Forum Keluarga Madura Yogyakarta beredar luas di media sosial dan grup percakapan daring. 

Dalam surat tersebut menyampaikan keresahan atas dugaan tindakan oknum dari suku Papua di Yogyakarta yang disebut kerap merusak, mengambil barang tanpa membayar, hingga melakukan pemukulan terhadap pemilik toko kelontong.

Forum Keluarga Madura meminta adanya solusi konkret untuk mengatasi permasalahan ini. Bahkan, jika masalah terus berlanjut tanpa penyelesaian, mereka menantang suku Papua di Yogyakarta untuk duel terbuka alias carok, sebuah tradisi pertarungan khas Madura. 

Meski demikian, dalam pernyataannya, mereka tetap menekankan pentingnya menjaga kedamaian dan menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika.

"Jadi proses surat-menyurat dan sebagainya sudah selesai, gitu. Kita menatapnya ke situ, gitu, ya," tandas Sultan.

Lebih lanjut Sultan meminta seluruh pihak memberikannya ruang, sebab pada pertengahan tahun lalu baru saja dibentuk asosiasi baru yang mempertemukan provinsi istimewa dan khusus.

"Pertemuan dilakukan di Jogja, yaitu asosiasi provinsi istimewa dan khusus. Jadi kami ada anggota Jogja, Jakarta, Aceh, sama Papua. Itu punya asosiasi sendiri. Tapi juga lepas dari itu, rapat di sini. Kami juga kenal dengan gubernur-gubernur di Papua. Sehingga kalau kami harus menyelesaikan itu lebih jauh, ya, saya harus berkoordinasi dengan departemen," kata Sultan.

"Tapi sebelum itu kita lakukan, dua keputusan tadi sudah bisa dijalankan," tandasnya.

(*/Tribun-medan.com/TribunJogja.com)