46 SMA dan 130 SMK di Sumut Gagal SNBP 2025, Hanya 1 Kepsek yang Dipecat

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ratusan sekolah SMA dan SMK, baik negeri dan swasta di Sumatera Utara (Sumut) gagal ikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) akibat kelalaian sekolah input data siswa ke Pangkalan Data Siswa dan Sekolah.

Gelombang unjuk rasa siswa terjadi di beberapa sekolah, bahkan turun ke jalan menuntut keadilan.

Kondisi ini juga sudah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat DPRD Sumut, Dinas Pendidikan dan Perwakilan Orangtua siswa. 

Khusus untuk SMA, diperoleh data berjumlah 46 sekolah yang gagal SNBP karena kelalaian pihak sekolah.

Sedangkan untuk SMK lebih memprihatinkan, terdata 130 sekolah yang gagal SNBP, Kamis (13/2/2025) 

Kabid SMA Dinas Pendidikan Sumut, Basyir mengatakan, hasil RDP, DPRD Sumut menyurati agar kementerian Dikti mau membuka portal PDSS untuk mengisi PDSS.

Karena perpanjangan itu bukan memberikan kesempatan untuk semua, hanya untuk yang sudah tahap 4 input nilai

"Yang berhasil perpanjangan itu sebanyak 17 sekolah yang melaporkan dengan jumlah siswa 631, sedangkan yang masih gagal 46 sekolah dengan jumlah siswa 611 eligible, lebih banyak yang berhasil pasca ditutup tanggal 31," kata Basyir.

Sebelumnya, gelombang aksi unjuk rasa kalangan siswa kembali bergejolak. 140 Siswa kelas XII Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 10 Medan turun ke jalan Cik Ditiro, Rabu (12/2/2025). 

Mereka nyaris memblokir jalan, demi unjuk rasa setelah pihak sekolah gagal lagi untuk input data Ikuti Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) 2025 di masa perpanjangan. 

Mereka menggelar unjuk rasa karena tidak bisa mengikuti jalur SNBP, karena kelalaian sekolah dalam melakukan input data ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

Informasi dihimpun Tribun-Medan.com, terungkap data SMK Negeri dan Swasta yang gagal SNBP.

Total data, 130 SMKN dan SMKS gagal SNBP yang diperoleh dari anggota DPRD Sumut. 

Dari data itu terbanyak SMKN dan SMKS gagal SNBP di kepulauan Nias. Selanjutnya Wilayah Tabagsel. 

Anggota Komisi E DPRD Sumut, Meryl Rouli Saragih mengatakan pihaknya berupaya maksimal supaya solusi bersama. Dirinya mencoba minta perpanjangan untuk siswa/i ini supaya masih bisa pendaftaran. 

"Solusi kedua bimbel/pembekalan extra dari sekolah untuk persiapan ujian. Bagi sekolah yang lalai kami minta kepseknya copot saja. Apalagi kalau tahun lalu juga lalai," tegasnya. 

Kinerja buruk dinas pendidikan Sumut jadi sorotan.

Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Abdul Haris Lubis yang dipanggil RDP memastikan akan mencopot Kepala SMKN 10 Medan yang terbukti lalai dalam proses pendaftaran SNBP hingga berujung unjuk rasa. 

"Kami memastikan kepseknya dicopot, wakepsek akan kita rotasi. Operator dan guru yang mengintimidasi siswa akan kita tegur dan rotasi," kata Abdul Haris Lubis di hadapan puluhan peserta RDP. 

Abdul Haris menyampaikan, sejak dibukanya pendaftaran SNBP pada Desember 2024 hingga 31 Januari 2025 tidak ada sekolah yang menyampaikan kendala. 

Sekolah-sekolah yang bermasalah SNBP hanya buat laporan siap melaksanakan, namun nyatanya gagal input data siswa. 

(Dyk/Tribun-Medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan