INTI Sumut Bersama Kanwil DJP Sumut I Gelar Sosialisasi Aplikasi Perpajakan Coretax

TRIBUN-MEDAN.com - MEDAN - Perhimpunan INTI Sumatera Utara (INTI Sumut) bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara I menyelenggarakan Sosialisasi Aplikasi Perpajakan Coretax pada Selasa, 25 Februari 2025, bertempat di Kantor Sekretariat INTI Sumut, CBD Polonia. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pelaku usaha terkait implementasi Coretax dalam sistem perpajakan Indonesia.

Acara ini dihadiri oleh sekitar 80 peserta, yang terdiri dari anggota INTI, pengusaha, serta perwakilan dari Kanwil DJP Sumut I. Sosialisasi dipandu oleh Johny Sia, Sekretaris INTI Sumut, dan menghadirkan dua narasumber dari Kanwil DJP Sumut I, yaitu Muan Ridhani Panjaitan, Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda dan Nazri Syafitry Nazar, Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama

Dalam sambutannya, Janlie, SE, Ak, selaku Ketua Perhimpunan INTI Sumut, menyampaikan apresiasi kepada Kanwil DJP Sumut I yang telah berkenan memberikan pemaparan di tengah kesibukan mereka. Ia menekankan bahwa INTI Sumut senantiasa menjadi mitra pemerintah dalam mendukung program-program yang bermanfaat bagi dunia usaha, termasuk dalam bidang perpajakan.

"Coretax menjadi topik yang hangat diperbincangkan saat ini. Kami melihat adanya keresahan di kalangan para pengusaha terkait sistem ini, sehingga INTI Sumut berinisiatif untuk menjembatani kebutuhan akan pemahaman yang lebih baik melalui kegiatan sosialisasi ini. Harapannya, setelah acara ini, para peserta dapat memahami Coretax dengan lebih jelas, dan jika masih ada hal yang kurang dipahami, mereka dapat langsung berkonsultasi dengan petugas pajak yang hadir," ujar Janlie.

Kegiatan ini berlangsung interaktif, dengan sesi tanya jawab yang memungkinkan peserta menggali informasi lebih dalam mengenai Coretax, termasuk mekanisme penggunaannya serta dampaknya terhadap kewajiban perpajakan mereka.

INTI Sumut berharap sosialisasi semacam ini dapat terus diadakan secara berkala, guna memastikan pelaku usaha dan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan terkini terkait kebijakan perpajakan. (*)