Sorta Ertaty Siahaan Serap Aspirasi Warga Samosir, Kalapas: Lapas Pangururan Kelebihan Kapasitas

Tribun-Medan.com, Samosir-Anggota DPRD Sumut, Sorta Ertaty Siahaan, menggelar reses di Samosir pada Jumat (15/3/2025). Dalam pertemuan ini, Sorta yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Sumut menampung berbagai aspirasi warga, mulai dari infrastruktur jalan desa hingga sektor pertanian.

Reses tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, termasuk Kepala Lapas Pangururan, Jeremia Leonta, SH., MH. Dalam kesempatan itu, Jeremia menyampaikan kondisi Lapas Pangururan yang mengalami kelebihan kapasitas yang cukup parah.

Menurut Jeremia, Lapas Pangururan hanya memiliki kapasitas 50 orang, namun kini dihuni lebih dari 150 narapidana. Kondisi ini membuat pembinaan warga binaan menjadi sulit.

"Tingkat kejahatan di dalam lapas, 70 persen terkait narkotika, disusul kasus pembunuhan dan asusila. Kami berharap, karena lokasi lapas ini sudah tidak lagi sesuai berada di pusat kota, Pemda bisa mempertimbangkan relokasi ke lahan yang lebih luas, sekitar 6 hektar," ujar Jeremia.

Ia menambahkan bahwa keterbatasan ruang juga membatasi aktivitas pembinaan bagi para narapidana. Bahkan, di beberapa daerah lain seperti Kutacane, lapas yang seharusnya hanya menampung 50 orang kini diisi hingga 350 orang, sehingga sulit memberikan kegiatan produktif bagi warga binaan.

Di tengah kondisi yang terbatas, Lapas Pangururan tetap berupaya menjalankan program pembinaan, termasuk peternakan ayam dan budi daya ikan lele. Program ini diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan dan memberikan keterampilan bagi narapidana.

Menanggapi keluhan Kalapas, Sorta Ertaty Siahaan menegaskan akan membawa permasalahan ini ke tingkat provinsi dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

"Saya memahami betul kondisi yang disampaikan Kalapas. Kelebihan kapasitas ini tentu berdampak pada pembinaan dan keamanan di dalam lapas. Saya akan memperjuangkan agar ada solusi, termasuk kemungkinan relokasi atau perluasan lahan lapas," ujar Sorta.

Selain persoalan lapas, reses juga membahas permasalahan infrastruktur di Samosir. Sorta mengungkapkan bahwa anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur tahun ini tidak tersedia, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami pemotongan hingga 50 persen.

"APBD Sumut pun masih belum jelas karena adanya perubahan atau pergeseran anggaran. Namun, kami tetap akan menyuarakan aspirasi ini," tegasnya.

Salah satu usulan yang disampaikan dalam reses adalah perbaikan jalan desa menuju Kantor Desa Pardomuan I. Warga diharapkan mengajukan proposal yang memuat rincian kebutuhan, seperti lebar dan volume jalan, untuk memastikan proyek bisa terealisasi.

Menanggapi aspirasi ini, Sorta menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan warga di DPRD Sumut.

"Kami akan terus mendorong agar pembangunan infrastruktur di Samosir tetap berjalan meski ada keterbatasan anggaran. Saya harap masyarakat tetap semangat dan bersama-sama kita kawal setiap usulan agar bisa direalisasikan," kata Sorta.

Dalam kesempatan itu, beberapa tokoh agama juga menyuarakan keluhan mengenai kemacetan dan kurangnya lahan parkir di wilayah tersebut. Sorta pun berjanji akan mengkomunikasikan masalah ini dengan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik.

Reses ini menjadi momentum bagi masyarakat Samosir untuk menyampaikan langsung kebutuhan mereka kepada wakil rakyat. Sorta berjanji akan memperjuangkan setiap aspirasi yang diterimanya agar bisa diwujudkan dalam kebijakan pemerintah daerah.(Jun-tribun-medan.com).