MENTERI Dikdasmen Tak Sependapat dengan Dedi Mulyadi, Beri Izin Acara Wisuda Sekolah: Masa Tak Boleh

Dedi Mulyadi pun mengatakan bagaimana jika kondisinya diballik.

"Saya balik pertanyaannya, tinggal di tanah orang harus bayar gak?

Kalau saya balik nuntut pemdanya suruh minta tagihan dihitung berapa tahun ke belakang bayar tipa tahun," tambah Dedi Mulyadi.

Aura justru memintta Dedi melihat latar belakang ekonomi keluarganya.

"Ya bapak kan bisa lihat latar belakang saya miskin atau gak terus mampu bayar apa gak," kata Aura.

"Kamu miskin gak ?" tanya Dedi Mulyadi.

"Iya, saya mengakui," kata Aura.

"Kenapa miskin hidup bergaya? Sekolah harus perpisahan. Kamu kan miskin kenapa orang miskin gak prihatin?" tanya Dedi.

Aura menjelaskan ia hanya meminta kebijakan agar perpisahan sekolah tetap diizinkan karena tidak semua setuju.

"Gini pak mohon maaf ya pak saya bukan menolak kebijakan bapak apapun itu saya mendukung cuma jangan dihapus pak.

Gak semua orang bisa menerima terus kalau misal wisuda dihapus terus bapaknya juga minta pajak ke saya padahal saya miskin," kata Aura.

Mendengar itu, Dedi Mulyadi pun memberi jawaban pedas.

"Bukan minta pajak. Saya balik, anda miskin tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan seluruh pengeluaran ditekan.

Digunakan untuk yang positif, bisnis, pengembangan diri. Lah ini rumah gak punya, tinggal di bantaran sungai.

Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus, keluarga ini menolak wisuda dihapus, ya kalau gitu saya gak usah kasih kerohiman," jelas Dedi Mulyadi.

Ibu Aura juga mengaku membutuhkan uang kerohiman itu untuk membayar kontrakan.

"Perlu uang gak? Kalau ibu buat ngontrak aja gak punya, ngapain protes wisuda harus ada.

Kan logika harus ada, hidup tuh jangan sombong. Ibu buat ngontrak aja gak punya, tapi ibu merasa wisuda lebih penting.

Lebih penting mana kontrakan untuk tempat tinggal apa wisuda?

Anda teriak-teriak gak punya untuk ngontrak tapi satu sisi anaknya protes harus ada wisuda, saya kan pusing dengerinnya," kata Dedi Mulyadi.

Di sisi lain, di momen yang sama, Dedi Mulyadi menegaskan larangan kegiatan study tour dan wisuda berbayar di seluruh sekolah di Jawa Barat bertujuan untuk meringankan beban orangtua siswa.

Dedi menjelaskan, larangan hanya berlaku untuk kegiatan yang melibatkan pembiayaan dari orangtua melalui pihak sekolah.

Namun, ia tetap memperbolehkan kegiatan perpisahan yang diadakan secara mandiri oleh siswa.

"Kritik sebaiknya diarahkan kepada pemerintah jika tidak memperhatikan pendidikan, bukan terhadap kebijakan yang justru meringankan beban masyarakat," kata Dedi dalam keterangan tertulis, Minggu (27/4/2025), melansir dari Kompas.com.

Dedi berharap, ke depan, generasi muda di Jawa Barat dapat tumbuh dalam suasana keprihatinan yang mendidik, bukan dalam gaya hidup konsumtif yang tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

(*/tribun-medan.com)

Artikel sudah tayang di tribun-jatim

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan