Enam Kepala OPD Dinonaktifkan dalam Waktu Berdekatan, Gubsu Bobby: Bersih-Bersih Ya Harus

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengakui pihaknya sedang 'bersih-bersih' di lingkungan Provinsi Sumut.

Hal itu terlihat dari banyaknya sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinonaktifkan dalam waktu berdekatan. 

Menurut Bobby Nasution, penonaktifan sejumlah kepala OPD bentuk dari sikap tegas sebab pihaknya bekerja untuk rakyat.

Dikatakan Bobby, sebagai pejabat ataupun OPD harus melaksanakan tugas sebaik mungkin. Sebab mereka digaji oleh masyarakat.

"Bersih-bersih (sejumlah kepala dinas dinonaktifkan karena dugaan korupsi) ya harus," jelasnya saat diwawancarai usai kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RPJMD dan RKPMD 2025-2026 di Kantor Gubernur Sumut, Senin (5/5/2025). 

Bobby Nasution pun menjelaskan, korupsi itu sama dengan mencuri. Untuk itu ia mengingatkan, jangan adalagi yang korupsi

"Jangan mencuri lagi, baik di internal, sesama instansi, kepada masyarakat jangan korupsi lagi," jelasnya.

Sebab, kata Bobby, pihaknya bekerja digaji dari uang masyarakat. Terlebih, merek juga sudah cukup mendapatkan beberapa tunjangan.

"Ya itu tadi, kita ini harus kerja dan melaksanakan dengan benar. Karena kita sudah dapat gaji, segala macam tunjangan, uang pajak dan lain-lain, jadi jangan mencuri lagi," ucapnya. 

Diketahui, Bobby menonaktifkan enam pejabat eselon II Pemprov Sumut.

Mereka adalah:

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus,

Kepala BPSDM Sumut Abdul Haris Lubis,

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Sumut Juliadi Harahap, 

Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Sumut Harianto Butarbutar,

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut Mulyadi Simatupang.

Dan terbaru, Inspektur Pembantu Pemprov Sumut. 

Dua dari OPD itu diantaranya juga menjalani pemeriksaan hukum di Kejaksaan Tinggi Sumut dan Kejaksaan Negeri Batubara. 

Ada beragam kasus yang membuat mereka dinonaktifkan, namun, beberapa diantaranya kebanyakan karena dugaan korupsi selebihnya, ada yang melakukan pencemaran nama baik Gubernur Sumut dan dugaan menerima gratifikasi saat menjabat.

Pengisi jabatan yang dicopot dan dirotasi itu beberapa diantaranya merupakan kepala dinas Pemko Medan yang diboyong ke Pemprov Sumut  

Diantaranya, Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruski Pemko Medan, Topan Obaja Ginting menjadi Kepala Dinas PUPR Sumut. 

Kemudian, Kepala Badan Pendapatan Daerah Medan Sutan Tolang Lubis menjadi Kepala Dinas Badan Kepegawaian Daerah Sumut. 

Lalu, Inspektorat Medan Sulaiman menjadi inspektorat Sumut.

Terakhir Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Tata Ruang (PKPCKTR) Medan Alex Sinulingga, saat ini menjadi Kepala Dinas Pendidikan Sumut.

Inspektur Pembantu Terima GRATIFIKASI  

Inspektur Pemerintah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap mengakui satu anggotanya yang diduga menerima gratifikasi.

Anggotanya yang diduga menerima gratifikasi itu menjabat sebagai inspektur pembantu di Pemprov Sumut. 

Menurut Sulaiman, saat ini inspektur pembantu yang diduga terlibat gratifikasi itu sudah dinonaktifkan dari jabatannya dan sedang dalam pemeriksaan lebih lanjut. 

Dijelaskannya, selain inspektur pembantu, sejumlah auditor juga diperiksa. 

"Benar, dinonaktifkan sementara (inspektur pembantu, dan auditor) dalam rangka pemeriksaan (dugaan menerima gratifikasi)," jelasnya, Minggu (4/5/2025).

 Ditegaskannya, apabila terbukti menerima gratifikasi, maka akan dapat hukuman disipilin berat.

"Ancaman hukumannya disiplin berat," tegasnya.

Namun sulaiman tak merinci berapa jumlah auditor yang diperiksa dan dugaan menerima gratifikasi seperti apa yang dilakukan anggotanya.

"Kemudian ada beberapa pejabat fungsional, auditor, yang sedang diperiksa,"ucapnya.

Dikatakannya, selain dugaan menerima gratifikasi, inspektur pembantu juga diperiksa karena masalah penegakan integritas saat pemeriksaan

"Masalah penegakan integritas dalam pelaksanaan pekerjaannya ketika melakukan pemeriksaan, dugaan gratifikasi," katanya.

Tanggapan Pengamat Politik

Pengamat Politik Sumut Faisal Rizal menyoroti soal perombakan dan penonaktifan sejumlah kepala dinas Pemprov Sumut sejak Bobby Nasution menjadi Gubernur Sumut. 

Menurut Faisal, tidak ada yang salah dalam perombakan dan penonaktifan sejumlah kepala dinas yang dilakukan Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Dikatakannya, perombakan dan penonaktifan itu sebagai bentuk manajemen birokrasi Gubernur Sumut Bobby Nasution yang dianggap cukup penting.

"Saya lihat perombakan dan penonaktifan kepala dinas itu sebagai manajemen birokrasi. Dimana gubernur mungkin merasa penting melakukan itu," jelasnya saat dikonfirmasi Tribun Medan, Minggu (20/4/2025).

Manajemen birokrasi itu, kata Faisal sebab Gubernur Sumut Bobby Nasution butuh orang-orang yang dia percaya untuk menjalankan program, visi dan misinya.

"Karena dia butuh orang orang yang dia percaya. Untuk mengeksekusi visi misi nya,"ucapnya 

Diterangkannya perombakan dan penonaktifan itu juga dinilai sebagai bentuk sikap Bobby yang tidak percaya dengan orang-orang sebelumnya 

"(Perombakan) Itu juga berarti dia tidak yakin dengan orang- orang lama yang mungkin masih terasosiasi dengan pejabat lama," tuturnya.

Untuk itu, perombakan dan penonaktifan dianggapnya sebagai langkah politik birokrasi Gubernur Sumut Bobby Nasution  

"Jadi secara logika yang ia percaya dan ia kenal dia punya orang orang dulu yang dianggapnya dapat membantu itu diboyong ke Pemprov Sumut," jelasnya

Diterangkannya, terlepas proses penonaktifan yang dilakukan dalam waktu berdekatan atau ada indikasi proses hukum dan pemeriksaan di inspektorat bentuk dari 'drama sapu bersih'. 

"Saya melihatnya begini ya kalau itu mungkin memang ada kasus yang beda. Di pertama melakukan perombakan dinas.

Soal penonaktifannya ada masalah pencemaran nama baik atau ada proses hukumnya (mau di kejaksaam ataupun inspektorat) anggap saja itu ssbagai drama sapu bersih perombakan dan penonaktifan itu,"jelasnya.

Menurutnya, hal yang wajar dalam proses perombakan dan penonaktifan ada drama-drama sapu bersih.

"Perombakan itu wajar, kalau dia kemudian terungkap ada kejanggalan hukum misalnya atau apa, ya karena ini proses politis tentu ada drama politik politik," jelasnya. 

(Cr5/tribun-medan.com)

 Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan