KERICUHAN Lapas Muara Beliti, DPR RI Singgung Catatan Buruk Lapas 3 Bulan: Kabur Hingga Pesta Miras

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto angkat bicara soal kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan, Kamis (8/5/2025). 

Kata Agus, kerusuahan terjadi saat petugas sedang melakukan razia. 

"Razia terhadap potensi adanya barang terlarang, termasuk ponsel dan narkoba adalah langkah-langkah preventif dan progresif yang gencar jajaran kami lakukan," kata Agus, dalam keterangan tertulis, Kamis (8/5/2025).

Agus menjelaskan kerusuhan terjadi sekitar pukul 10.00WIB pagi. Ia mengklaim bahwa sekitar 2 jam, kondisi kembali kondusif. 

"Sikap saya tegas siapa pun yang terbukti terlibat, baik warga binaan maupun petugas, akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku," tutur Agus.

Anggota Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengaku prihatin atas kericuhan yang terjadi.

Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar ini menyatakan bahwa kejadian ini tidak berdiri sendiri. 

"Ini adalah bagian dari pola kegagalan struktural sistem pemasyarakatan kita. Situasinya sudah darurat, dan butuh langkah luar biasa,” kata dia kepada wartwan.

Dalam tiga bulan terakhir, publik telah dikejutkan oleh sejumlah insiden serius, di antaranya 49 narapidana kabur dari Lapas Kutacane, Aceh Tenggara dengan menjebol atap menjelang waktu berbuka puasa, lalu di Pekanbaru ada peristiwa Rutan Sialang Bungkuk memperlihatkan napi pesta miras dan dugaan peredaran narkoba.

Kemudian delapan tahanan melarikan diri dengan menjebol dinding menggunakan obeng modifikasi di Polres Lahat, Sumatera Selatan.

Lalu di Lapas Kedungpane, Semarang, narapidana korupsi tertangkap makan di luar lapas tanpa izin, menandakan kelonggaran kontrol luar biasa.

Kemudian di Lapas Sampit, Kalimantan Tengah, ada dugaan pungli, jual beli kamar, dan peredaran narkoba diungkap oleh petugas internal.

Di Lapas Bukittinggi, Sumatera Barat, dua narapidana meninggal dunia akibat miras oplosan yang beredar di dalam penjara, empat lainnya kritis.

Dewi menilai bahwa ini bukan sekadar kelalaian operasional, melainkan kegagalan sistemik. 

Oleh karena itu, Komisi XIII mendesak untuk mengaudit menyeluruh terhadap tata kelola semua lapas dan rutan.