HERCULES Tak Peduli Desakan Saor Siagian di DPR: Orang Lapar, Kurang Kerjaan, Emang Gue Pikirin

Sunan Kalijaga pun mengaku siap membela Hercules.

Sunan Kalijaga Sindir Advokat yang Adukan ke DPR

Sementara, kuasa hukum Hercules, Sunan Kalijaga pun mempertanyakan legal standing para advokat yang mendatangi Komisi III DPR RI khusus untuk membahas Hercules itu.

Juga mempertanyakan mengenai laporan polisi yang menjadi dasar para advokat itu untuk mendesak penangkapan Hercules.

Sunan Kalijaga lantas meminta pihak-pihak tersebut menunjukkan status Hercules, apakah telah menjadi tersangka atau tidak.

Lantaran, sejauh ini, Hercules tidak pernah dipanggil pihak kepolisian terkait kasus pidana.

Hal lain lagi yang ditanyakan Sunan Kalijaga adalah tentang dasar laporan terkait desakan ormas GRIB JAYA harus dibubarkan.

"Kalau kalian orang hukum tentunya juga pakailah aturan atau cara-cara hukum yang baik dan benar," jelas Sunan Kalijaga, dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Seleb On Cam News, Kamis (8/5/2025). 

"Ya, bukan yang datang ramai-ramai mengaku atau mengklaim seorang advokat ya, mendesak atau meminta atau bahkan terkesan menyuruh Komisi II DPR RI ya menggunakan  kewenangannya di pihak kepolisian untuk menangkap klien kami," tambahnya.

Sunan Kalijaga pun menganggap para advokat tersebut seperti preman karena mendatangi Komisi III DPR untuk mendesak penangkapan Hercules tanpa dasar hukum.

"Laporan polisinya mana gitu loh. Jadi sangat disayangkan kalau kalian mengatasnamakan advokat atau mengatasnamakan masyarakat."

"Masyarakat yang mana itu mendatangi Komisi III DPR RI, mendesak, meminta, menyuruh Komisi III untuk menangkap klien kami, Bung Haji Hercules," katanya.

"Coba kita sesama orang hukum ya. Kalau kalian memang orang hukum, kita duduk mana LP-nya, atas dasar apa Anda bertindak untuk dan atas nama siapa? Mana surat kuasanya?" sambung Sunan Kalijaga.

Advokat Ngadu ke DPR

Sebelumnya, Advokat Hukum Anti-Premanisme, Saor Siagian meminta organisasi masyarakat (ormas) GRIB Jaya segera ditindak tegas dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Rabu (7/5/2025).