Sesumbar Dedi Mulyadi, Jika Jadi Pramono Anung: Rakyat Jakarta Digaji Rp 10 Juta Per Kepala Keluarga

"Pembangunan harus diselesaikan dalam waktu cepat, setelah itu berarah pada investasi. Gak bisa pembangunan gini-gini terus," kata Dedi.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh mangkrak ataupun molor sampai ke tahun selanjutnya.

"Apa yang kita selesaikan dalam waktu 1 tahun, apa yang waktu 2 tahun, apa yang waktu 3 tahun, apa yang waktu 4 tahun, apa yang waktu 5 tahun, ini semuanya tidak boleh berulang, pekerjaan kemarin harus tidak boleh dikerjakan hari ini lagi."

"Kenapa, pembangunnya ke depan tujuannya untuk apa, agar fiskal ini, fiskal yang tahun kemarin itu tidak digunakan untuk tahun ini." 

"Dan negara sudah mulai berpikir untuk membangun kemandirian," papar Dedi.

Hasil Munas

Sebagai informasi, Munas ADPSI 2025 menyepakati Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa sebagai Ketua ADPSI Periode 2024-2029.

Ketua ADPSI Periode 2019-2024 sekaligus Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menyampaikan ucapan selamat.

Khoirudin juga berharap, kepengurusan ADPSI yang baru nantinya dapat menjaga solidaritas antara DPRD Provinsi di seluruh wilayah Indonesia.

Bahkan dapat memfasilitasi pertemuan dengan gubernur, menteri Dalam Negeri (Mendagri), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, hingga bertemu dengan Presiden RI.

Termasuk memfasilitasi pertemuan dengan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) dan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI).

Sehingga dapat menjadi kekuatan yang besar dalam mengadvokasi kepentingan publik bersama pemerintah pusat.

“Mudah-mudahan pengurus yang baru ini bisa menjebatani, karena ketua yang baru ini dari Gerindra (Partai-Red). Presiden kita pun dari Gerindra,” ujar Khoirudin dikutip dari laman DPRD Jakarta.

“Harapan kita baik secara formal maupun informal dapat dijembatani dengan Presiden RI. Sehingga apa yang menjadi harapan kita seluruh Indonesia bisa disampaikan oleh Presiden RI kepada Mendagri,” tambahnya.

Selain itu, kepengurusan ADPSI Periode 2024-2029 diharapkan dapat mendorong Mendagri untuk menindaklanjuti hasil Badan Legislasi DPR terkait perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.

Tujuannya agar Anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya memiliki peran, hak, dan kedudukan sejajar dengan pejabat negara.