Sesumbar Dedi Mulyadi, Jika Jadi Pramono Anung: Rakyat Jakarta Digaji Rp 10 Juta Per Kepala Keluarga

“Tentu seluruh provinsi Indonesia memberikan harapan bahwa peran kita agar lebih kuat perlu didukung oleh regulasi. Regulasi itu yang bisa merevisi adalah Kementerian Dalam Negeri,” ujar Khoirudin.

Meski demikian, Khoirudin mengapresiasi dukungan Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda yang siap menjadi mediator untuk bertemu dengan Mendagri RI Tito Karnavian.

“Karena memang semua produk hukum kita dari Kemendagri. Nah yang bisa menembus dan menjembatani antara DPRD Kota, DPRD Kabupaten, dan Asosiasi Provinsi adalah DPR RI,” jelas Khoirudin.

“Kita sepenuhnya telah bekerja dengan luar biasa tiap hari, tiap saat. Dari yang lahir sampai meninggal dunia diminta peran kita. Namun demikian, kita dibatasi oleh regulasi yang sudah dikeluar

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan

kan,” tambah Khoirudin.