Berita Viral

INILAH yang Bikin Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Dijuluki Mulyono Jilid 2

Dedi Mulyadi atau KDM kembali jadi sorotan setelah singgung Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Bahkan, Dedi Mulyadi sampai dijuluki Mulyono Jilid 2.

Editor: AbdiTumanggor
YouTube Dedi Mulyadi
Penyebab Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dijuluki Mulyono Jilid 2. 

Menurutnya, suatu daerah pada akhirnya harus menjadi mandiri.

Untuk mencapai kemandirian itu, diperlukan pembangunan berorientasi target yang berkemajuan.

"Pembangunan harus diselesaikan dalam waktu cepat, setelah itu berarah pada investasi. Gak bisa pembangunan gini-gini terus," kata Dedi.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh mangkrak ataupun molor sampai ke tahun selanjutnya.

"Apa yang kita selesaikan dalam waktu 1 tahun, apa yang waktu 2 tahun, apa yang waktu 3 tahun, apa yang waktu 4 tahun, apa yang waktu 5 tahun, ini semuanya tidak boleh berulang, pekerjaan kemarin harus tidak boleh dikerjakan hari ini lagi."

"Kenapa, pembangunnya ke depan tujuannya untuk apa, agar fiskal ini, fiskal yang tahun kemarin itu tidak digunakan untuk tahun ini."

"Dan negara sudah mulai berpikir untuk membangun kemandirian," papar Dedi.

Ditanggapi PDI Perjuangan

Terkait pernyataan Dedi Mulyadi tersebut, Juru bicara PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli meminta Dedi Mulyadi atau KDM tak usah ikut campur mengurusi Jakarta.

Dia menekankan agar Politikus Gerindra ini mengurus Jabar saja. 

"Saya tidak paham maksud pernyataan Kang Dedi, apa dia seperti yang dikatakan pepatah 'rumput tetangga lebih hijau' yang menggambarkan perasaan seseorang yang selalu merasa apa yang dimiliki orang lain lebih baik atau lebih bagus daripada yang mereka miliki," kata Guntur Romli kepada wartawan, Selasa (13/5/2025).

"Ini bisa terkait dengan ketidakpuasan pada diri sendiri atau rasa iri hati terhadap keberhasilan atau kebahagiaan orang lain," sambungnya.

Menurutnya, bagi-bagi uang untuk setiap Kepala Keluarga (KK) tidak berarti adil. Sebab, tidak semua KK di Jakarta layak diberikan itu. "Masa keluarga yang kaya juga diberikan uang?"ujarnya.

Romli menilai, prinsip keadilan adalah sesuai kebutuhan. Misalnya, bantuan-bantuan mestinya diberikan kepada warga Jakarta yang membutuhkan seperti KJP, KJS, KMJU, Bansos, menggratiskan transportasi publik untuk 15 golongan, serta hibah-hibah lainnya yang harus tepat sasaran.

"Bukan dibagi-dibagi gak jelas yang tidak tepat sasaran. Saya kira Kang Dedi dipilih warga Jabar untuk fokus ngurus Jabar, tidak perlu ikut-ikut ngurus Jakarta,"pungkas Romli.

Sumber: Kompas.com
Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved