INILAH yang Bikin Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Dijuluki Mulyono Jilid 2

TRIBUN-MEDAN.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali jadi sorotan setelah singgung Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Bahkan, Dedi Mulyadi sampai dijuluki "Mulyono Jilid 2". 

Ia juga dijuluki sebagai "Jokowinya" Sunda.

Lantas apa penyebabnya? Berikut ulasannya.

Dedi Mulyadi mengaku punya ide dan gagasan buat DKI Jakarta. 

Jika dia menjadi Pramono Anung, orang nomor satu di ibu kota saat ini, Dedi Mulyadi mengaku akan menggaji warganya Rp 10 juta per kepala keluarga.

Tidak bicara asal, gagasan Dedi didasari besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Hal itu disampaikan Dedi saat pidato di Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) Tahun 2025 di Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025).

Dedi Mulyadi memberi hitung-hitungan perbandingan antara besaran APBD dengan jumlah penduduk Jakarta.

Besaran APBD Jakarta di kisaran Rp 90 triliun, sedangkan penduduk Jakarta ia genapkan menjadi 10 juta.

Dedi mengasumsikan satu kepala keluarga terdiri dari empat sampai lima orang, maka ada dua juta kepala keluarga di Jakarta. 

"Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya Rp 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta (penduduk) ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga Rp 10 juta. Karena Rp 10 Juta dikali 2 juta (kepala keluarga) hanya Rp 20 triliun. Kalau saya (jadi gubernurnya), bagi," kata Dedi Mulyadi.

Lantas, Dedi tidak bisa menggaji warganya di Jawa Barat karena jumlah penduduknya mencapai Rp 50 juta. Sedangkan APBD Jawa Barat per tahun 2024 hanya Rp 36 triliun. 

"Beda, kalau Jabar 50 juta penduduk," jelasnya.

Pemaparan soal APBD itu bagian dari gagasan Dedi soal keadilan fiskal daerah.