TIDAK ADA KABAR, Eggi Sudjana dan Rismon Sianipar Mangkir dari Pemeriksaan Polisi soal Ijazah Jokowi

Sejauh ini, tim penyelidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah mengantongi barang bukti berupa satu buah flashdisk berisi 24 link video YouTube dan konten pada media sosial X.

“Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada print out legalisasi dan juga ada fotokopi cover dari skripsi dan lembar pengesahan,” tutur dia.

Diketahui, Presiden ke-7 RI Jokowi resmi melaporkan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025) lalu. 

Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/2831/IV/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, mengatakan, sedikitnya ada lima orang yang telah dilaporkan ke polisi atas tuduhan ijazah palsu presiden ke-7 RI itu. Kelimanya yakni RS, ES, RS, T, dan K.

"Kami sampaikan peristiwanya ada 24 obyek (video) yang Pak Jokowi sudah melaporkan. Itu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, ES, RS, T, dan K," kata dia.

Dalam kasus ini, Jokowi menjerat terlapor dengan Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP, serta Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1), dan/atau Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Baca juga: SOAL IJAZAH JOKOWI, Eggi Sudjana Mangkir, Roy Suryo Hadiri Pemeriksaan, Malah Klaim Kuliahi Penyidik

Roy Suryo Ngaku Kuliahi Penyidik

Roy Suryo menjawab panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7, Joko Widodo pada Kamis (15/5/2025). Roy tiba di ruang pemeriksaan sekitar pukul 10.05 WIB.

Ia menuturkan telah menjawab 24 pertanyaan, sebagian besar terkait identitas pribadi dan kegiatan pada 26 Maret 2025, sesuai surat pemanggilan.

“Alhamdulillah pemeriksaan berjalan lancar," ujar Roy kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (15/5/2025), dikutip dari Tribunnews.com.

"Dari pukul 10.00 sampai istirahat pukul 12.00, saya apresiasi Polda Metro karena memberi kesempatan salat Zuhur bersama. Kami juga diberi waktu istirahat makan siang,” bebernya. 

Dalam keterangannya kepada wartawan, Roy mempertanyakan dasar hukum terkait penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam laporan tersebut.

Ia menyoroti tidak adanya barang bukti berupa dokumen elektronik dalam pasal tersebut yang digunakan.

“Barang elektroniknya tidak ada. Saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? ‘Nggak ada, Pak.’ Kalau nggak ada, ya gimana? Ini kan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya mengharuskan adanya dokumen elektronik,” ujar Roy.