PDIP Walk Out, Gubernur Dedi Lontar Sentilan: Ngaku Berpihak pada Rakyat, Berjuang untuk rakyat

TRIBUN-MEDAN.COM - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi alias KDM menanggapi aksi walk out Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) saat dirinya berpidato dalam sidang paripurna DPRD Jabar, Jumat (16/5/2025).

Dedi Mulyadi menjelaskan, salah satu pemicunya diduga karena absennya seluruh anggota DPRD dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Cirebon pada 7 Mei 2025.

Dalam video yang tayang di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel pada Sabtu (17/5/2025), Dedi Mulyadi mengungkapkan kekecewaannya.

Ia menilai para legislator tak menunjukkan sikap saling menghargai sebagai sesama pemangku kebijakan.

"Musrenbang forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat," ujar Dedi dalam video tersebut. 

Tak hanya soal absensi, Dedi juga menyinggung sikap DPRD Jabar yang menurutnya kerap bertentangan dengan upaya eksekutif dalam membangun daerah.

Ia menyayangkan bahwa beberapa program yang dinilai pro rakyat justru dituding melanggar konstitusi.

"Ngaku berpihak kepada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi," ungkapnya. 

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk merenungkan kembali tujuan utama mereka sebagai pelayan publik.

"Kita semua harus sadar, untuk siapa sebenarnya kita bekerja,"ujarnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi telah merespon aksi walk out Fraksi PDIP itu merupakan hak setiap fraksi partai politik maupun anggota dewan perwakilan rakyat (DPR).

"Ya itu hak setiap orang, mau walk out mau tidak,”ujar Gubernur Dedi Mulyadi.

“Artinya, setiap orang kan berhak, setiap partai politik, fraksi berhak," ujarnya, dikutip Tribunnews.com.

Menurut Dedi, tindakan walk out adalah ekspresi politik yang wajar dalam sistem demokrasi.

Ia berpendapat, hal itu merupakan respons terhadap kebijakan pemerintah yang sah untuk dilakukan oleh partai politik.