PDIP Walk Out, Gubernur Dedi Lontar Sentilan: Ngaku Berpihak pada Rakyat, Berjuang untuk rakyat

"Untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politiknya," tuturnya.

Awal Mula Aksi Walk Out Fraksi PDIP

Doni Maradona Hutabarat, anggota DPRD dari Fraksi PDIP, menyatakan bahwa pidato Dedi di Musrenbang telah mendiskreditkan lembaga legislatif.

"Sembilan hari yang lalu, Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi. Beliau menyampaikan dan saya berpikiran beliau mendiskreditkan DPRD Jabar.

Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," kata Doni pada Jumat (16/5/2025).

Ia mengingatkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut prinsip trias politica yang menuntut kerja sama antar-lembaga.

"Negara dibentuk berdasarkan trias politika, dia tidak bisa berjalan sendiri. Bagaimanapun sesama lembaga harus ada etika, saling menghargai," tegas Doni. 

Apa Tuntutan Fraksi PDIP terhadap Gubernur Dedi?

Doni juga menyindir gaya kepemimpinan Dedi yang dianggap terlalu individualistik.

Ia menuntut Dedi memberikan klarifikasi atas pidatonya dalam Musrenbang.

Tanpa klarifikasi, Fraksi PDIP enggan terlibat dalam pembahasan program-program gubernur.

"Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apapun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, Fraksi PDIP tidak mau terlibat," ujarnya.

Dedi dalam pidatonya di hadapan para kepala desa se-Jawa Barat mengaku tidak terlalu memikirkan anggaran saat menyusun program.

"Duit mah nuturkeun (mengikuti). Rezeki mah mengikuti karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ucap Dedi. 

Ia bahkan mengutip praktik masa lalu dalam membandingkan cara memimpin saat ini.

"Para raja dulu tidak menyusun APBD. VOC membangun negara di Cirebon ini, tidak ada persetujuan DPR," katanya.

Namun, Dedi juga menekankan pentingnya kolaborasi, yang menurutnya tidak harus dalam bentuk formalitas rapat.