DEDI MULYADI Sindir Fraksi PDIP DPRD Jabar: Tidak Terima Anggaran Dialihkan untuk Kepentingan Rakyat

Dedi Mulyadi Sindir Fraksi PDIP DPRD Jabar: Tidak Terima Anggaran Dialihkan untuk Kepentingan Rakyat

TRIBUN-MEDAN.COM - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi alias KDM menanggapi aksi walk out Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) saat dirinya berpidato dalam sidang paripurna DPRD Jabar, Jumat (16/5/2025).

Dedi Mulyadi menjelaskan, salah satu pemicunya diduga karena absennya seluruh anggota DPRD dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Cirebon pada 7 Mei 2025.

Dalam video yang tayang di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel pada Sabtu (17/5/2025), Dedi Mulyadi mengungkapkan kekecewaannya.

Ia menilai para legislator tak menunjukkan sikap saling menghargai sebagai sesama pemangku kebijakan.

"Musrenbang forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat," ujar Dedi dalam video tersebut. 

Tak hanya soal absensi, Dedi juga menyinggung sikap DPRD Jabar yang menurutnya kerap bertentangan dengan upaya eksekutif dalam membangun daerah.

Ia menyayangkan bahwa beberapa program yang dinilai pro rakyat justru dituding melanggar konstitusi.

"Ngaku berpihak kepada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi," ungkapnya. 

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk merenungkan kembali tujuan utama mereka sebagai pelayan publik.

"Kita semua harus sadar, untuk siapa sebenarnya kita bekerja,"ujarnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi telah merespon aksi walk out Fraksi PDIP itu merupakan hak setiap fraksi partai politik maupun anggota dewan perwakilan rakyat (DPR).

"Ya itu hak setiap orang, mau walk out mau tidak,”ujar Gubernur Dedi Mulyadi.

“Artinya, setiap orang kan berhak, setiap partai politik, fraksi berhak," ujarnya, dikutip Tribunnews.com.

Menurut Dedi, tindakan walk out adalah ekspresi politik yang wajar dalam sistem demokrasi.

Ia berpendapat, hal itu merupakan respons terhadap kebijakan pemerintah yang sah untuk dilakukan oleh partai politik.

"Untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politiknya," tuturnya.

Awal Mula Aksi Walk Out Fraksi PDIP

Doni Maradona Hutabarat, anggota DPRD dari Fraksi PDIP, menyatakan bahwa pidato Dedi di Musrenbang telah mendiskreditkan lembaga legislatif.

"Sembilan hari yang lalu, Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi. Beliau menyampaikan dan saya berpikiran beliau mendiskreditkan DPRD Jabar.

Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," kata Doni pada Jumat (16/5/2025).

Ia mengingatkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut prinsip trias politica yang menuntut kerja sama antar-lembaga.

"Negara dibentuk berdasarkan trias politika, dia tidak bisa berjalan sendiri. Bagaimanapun sesama lembaga harus ada etika, saling menghargai," tegas Doni. 

Apa Tuntutan Fraksi PDIP terhadap Gubernur Dedi?

Doni juga menyindir gaya kepemimpinan Dedi yang dianggap terlalu individualistik.

Ia menuntut Dedi memberikan klarifikasi atas pidatonya dalam Musrenbang.

Tanpa klarifikasi, Fraksi PDIP enggan terlibat dalam pembahasan program-program gubernur.

"Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apapun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, Fraksi PDIP tidak mau terlibat," ujarnya.

Dedi dalam pidatonya di hadapan para kepala desa se-Jawa Barat mengaku tidak terlalu memikirkan anggaran saat menyusun program.

"Duit mah nuturkeun (mengikuti). Rezeki mah mengikuti karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ucap Dedi. 

Ia bahkan mengutip praktik masa lalu dalam membandingkan cara memimpin saat ini.

"Para raja dulu tidak menyusun APBD. VOC membangun negara di Cirebon ini, tidak ada persetujuan DPR," katanya.

Namun, Dedi juga menekankan pentingnya kolaborasi, yang menurutnya tidak harus dalam bentuk formalitas rapat. 

"Kolaborasi itu semua pihak bekerja sama saat ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, dan rakyat. Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silakan ngomong sepuas hati," pungkasnya.

Dalam rekaman video acara Musrenbang di Gedung Negara Cirebon,  pada 7 Mei 2025 lalu, Dedi Mulyadi juga menyampaikan pembangunan Jawa Barat dengan perspektif kebudayaan. 

Ia bertekad mengembalikan tatar sunda pada ajaran Siliwangi, yakni mengembalikan pembangunan pada ekosistem alam, yang dalam istilah modern disebut 'go green'.

Dari situ, mantan Bupati Purwakarta itu menyinggung kebijakannya membongkar pemukiman di bantaran kali di Bekasi merupakan insiatif sendiri tanpa perlu persetujuan DPRD Jawa Barat.

Menurutnya, ada hal-hal yang perlu diorkestrasi bersama-sama dan ada yang harus dieksekusi sendiri.

"Kenapa? Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar. Karena DPR ada konstituennya di situ. Ada partai A, partai B, partai C. Diskusinya akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang, bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri," katanya.

"Sementara ada program yang perlu terorkestrasi dengan stakeholder lain, yakni masalah anggaran dan perencanaan."

Dalam pidatonya, Dedi Mulyadi mengaku terus bergerak tanpa pernah berpikir anggarannya, yang penting berjalan dan terlaksana. Ia punya keyakinan memimpin tidak harus punya duit.  "Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi.

Hubungan Mulai Renggang setelah Dedi Mulyadi Pangkas Anggaran hingga Mencapai Rp6 Triliun.

Diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi langsung tancap gas usai dilantik pada Kamis (20/2/2025) dengan memangkas belanja APBD Jabar hingga Rp6 triliun.

Dedi Mulyadi mengatakan langkah itu ditempuh sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.

Dia memotong beberapa mata anggaran yang dinilai tak penting. "Per tadi malam itu mencapai Rp5,5 triliun. Dan kita bisa mencapai Rp6 triliun dalam waktu dua hari ke depan," kata Dedi, Kamis (20/2/2025) lalu.

Dedi berkata hasil efisiensi anggaran bakal dipakai untuk program yang lebih bermanfaat. Salah satunya untuk dunia pendidikan yaitu pembangunan sekolah. 

Dia menaikkan belanja pembangunan ruang kelas SMA dari Rp60 miliar menjadi Rp1,2 triliun.

Gubernur Dedi menyebut pembangunan dilakukan selama dua tahun ke depan.

"Membangun 3.333 ruang kelas baru, membangun sekolah baru, dan membebaskan tanah-tanah untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat dalam dua tahun ke depan," ucap Gubernur Dedi setelah dilantik bersama wakilnya, Erwan Setiawan.

(*/Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Baca juga: BALASAN MENOHOK Dedi Mulyadi ke Fraksi PDIP Gegara Merasa Direndahkan: Dihargai tapi Tak Menghargai

Baca juga: SOSOK Nera Viral Sekolah Naik Rakit, Kisah Hidupnya Bikin Dedi Mulyadi Syok: Makan Obat Nyamuk

Baca juga: Beda dengan Dedi Mulyadi, Wapres Gibran Usul Anak Nakal Masuk Pesantren: Bisa Digandeng Gubernur

Baca juga: SOSOK Memo Hermawan Politikus PDIP Keluar Rapat, Merasa Tersindir Pidato Dedi Mulyadi: Marwah DPRD

Baca juga: MERASA Direndahkan Dedi Mulyadi, Fraksi PDIP Jabar Walkout dari Rapat Paripurna, Tuntut Klarifikasi