EKS Kepala PPATK Yunus Husein Buka-bukaan soal Penunjukan Djaka Budi sebagai Dirjen Bea dan Cukai

“Uang haram yang diduga mengalir lewat Bea Cukai banyak, dari korupsi saja banyak sekali,” kata Yunus.

Yunus menilai, persoalan ini tidak bisa terus-menerus disederhanakan hanya sebagai ulah “oknum”, karena jumlah pelaku yang terlibat dinilai terlalu banyak. 

Hal itu menurut dia menunjukkan adanya masalah pada sistem secara keseluruhan.

“Ya itu persoalan, kalau melakukan kita bilang oknum. Tapi, sebenarnya terlalu banyak oknum itu,” ujar dia.

Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di level atas menurut dia turut memperburuk situasi. 

Hal ini menyebabkan perbedaan antara uang halal dan haram menjadi kabur, serta membuka ruang bagi praktik ilegal terus menjamur.

“Artinya sistem kurang bagus, contoh di atas kurang bagus, kita tidak bisa bedain mana yang halal-haram, enforcement-nya kurang ya. Sehingga semuanya itu jadi masih ada dan masih menjamur,” ucap dia.

Yunus juga menyinggung soal indeks persepsi korupsi (CPI) Indonesia yang dinilainya stagnan selama satu dekade terakhir, bahkan masih tertinggal dari negara tetangga seperti Timor Leste. 

Ia pun berkelakar bahwa 10 tahun dipimpin Presiden Joko Widodo, CPI Indonesia tetap stabil.

“Walaupun CPI kita, corruption perception index, kita naik skornya dari 34 jadi 37, tapi masih kalah sama Timor Leste,” kata Yunus.

“Zamannya Jokowi dari awal sampai akhir tidak naik sama sekali, 34, 10 tahun, tidak berubah itu tetap stabil dia. Dia ingin stabilitas rupanya Pak Jokowi,” kelakar dia.

Soroti Prosedur Pengisian Formulir Deklarasi Uang Tunai di Bandara Soekarno-Hatta

Yunus Husein juga menyoroti tidak adanya prosedur pengisian formulir deklarasi uang tunai di Bandara Soekarno-Hatta, khususnya bagi penumpang yang hendak bepergian ke luar negeri.

Yunus mengungkapkan, selama ini penumpang dari luar negeri yang tiba di Indonesia umumnya diminta mengisi formulir deklarasi apabila membawa uang tunai dalam jumlah besar.