EKS Kepala PPATK Yunus Husein Buka-bukaan soal Penunjukan Djaka Budi sebagai Dirjen Bea dan Cukai

Namun, hal serupa tidak diberlakukan bagi penumpang yang berangkat dari Indonesia ke luar negeri.

“Yang jadi masalah, kalau kita dari luar negeri datang ke Indonesia disuruh ngisi formulir declare. Tapi, kalau kita ke luar negeri di Cengkareng enggak dikasih formulir itu,” kata Yunus.

Ia mencontohkan kasus yang pernah menimpa tiga orang anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang tertangkap membawa uang tunai lebih dari Rp 100 juta saat hendak keluar negeri.

Mereka, menurut Yunus, memprotes karena tidak diberikan formulir deklarasi sebagaimana mestinya.

“Dia protes, kenapa enggak dikasih formulir deklarasi? Harusnya diberikan, kayak di luar negeri. Kalau kita di Australia, di Amerika, dikasih dan disuruh isi. Di sini, di Cengkareng itu seingat saya tidak dikasih. Hanya waktu masuk saja dikasih,” ujar dia.

Yunus menekankan, pengawasan terhadap pergerakan uang lintas batas negara sangat penting, terutama untuk mencegah praktik pencucian uang (money laundering).

Dia menilai, sebagian uang tunai yang dibawa keluar negeri bisa berasal dari sumber yang tidak sah.

“Ini penting karena sebagian uang-uang illicit money itu bisa juga lewat batas negara. Mungkin dia di luar prestasi dia berjudi segala macam, kita kan enggak tahu. Negara tetangga kan banyak judinya di Singapura, Malaysia,” ujar dia.

Yunus pun mengingatkan bahwa Indonesia pernah punya pejabat tinggi yang tersangkut kasus berjudi di luar negeri.

Oleh karena itu, menurut dia, prosedur deklarasi perlu diperketat dan diterapkan secara merata.

“Padahal, uang itu dibutuhkan di dalam negeri. Jangan-jangan itu uang hasil korupsi. Dulu kan pernah ada Gubernur kita yang judi di tetangga sebelah, kan ada,” kata dia.

Baca juga: ALASAN Prabowo Setujui Letjen Purn Djaka Budi jadi Dirjen Bea Cukai, Viral Surat Dandim ke Bea Cukai

Baca juga: JENDERAL EKS TIM MAWAR Letjen TNI Djaka Ditunjuk Prabowo Pimpin Bea Cukai, Ini Sosok dan Profilnya

DPR RI: Lebih Tegas dan Berani

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menilai Letnan Jenderal (Purn) Djaka Budi Utama bisa membuat Direktorat Jenderal Bea Cukai (Ditjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lebih tegas dan disegani.

Politikus Golkar itu pun berpandangan bahwa penunjukan Djaka sebagai Dirjen Bea Cukai Kemenkeu tak perlu lagi dipersoalkan, karena sudah berstatus purnawirawan.

“Kan sudah pensiun, Pak Djaka sudah pensiun, sudah lah biar Bea Cukai lebih ini sedikit lah. Lebih kenceng, lebih tegas, dan lebih disegani kan,” ujar Adies saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (27/5/2025).