Menpan RB Keluarkan SE ASN Boleh WFA, Gubsu Bobby Nasution : Akan Kami Pelajari

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Gubernur Sumut Bobby Nasution merespon kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatut Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang menerbitkan Peraturan Menpan-RB Nomor 4 tahun 2025 tentang pelaksanaan tugas kedinasan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara fleskibel pada instansi pemerintah.

Bobby Nasution akan mempelajari terlebih dahulu terkait aturan Menpan RB tentang ASN bisa Work From Anywhare (WFA).

Ia belum melihat secara jelas Peraturan Menpan RB terkait ASN boleh WFA. 

"Coba kita lihat nanti ya, saya belum pelajari. Kita lihat datanya terlebih dahulu (ASN boleh WFA," jelasnya saat diwawancarai media di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (19/6/2025).

Bobby Nasution mengatakan, jika telah ditetapkan oleh Menpan RB, makan pihaknya akan mengikuti aturan tersebut.

"Tapi kalau sudah ditetapkan artinya harus mengikuti (aturan ASN boleb WFA)," ucapnya.

Dilansir dari Kompas.com, Aparatur sipil negara (ASN) kini bisa bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) seusai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang menerbitkan Peraturan Menpan-RB Nomor 4 Tahun 2025.

Peraturan tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN secara fleksibel pada instansi pemerintah.

"Fleksibilitas kerja hadir sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan kerja yang semakin dinamis,” ujar Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB Nanik Murwati dalam keterangan pers, Rabu (18/6/2025).

Nanik beralasan, fleksibilitas kerja diterapkan karena ASN tidak hanya dituntut bekerja profesional, tetapi juga harus menjaga motivasi dan produktivitas dalam menjalankan tugas kedinasannya.

Oleh karena itu, Kemenpan-RB kini mengatur ASN dapat bebas bekerja dari mana saja, termasuk di rumah, sesuai kebutuhan dan karakteristik tugasnya.

"Fleksibilitas kerja yang diatur mencakup kerja dari kantor, rumah, lokasi tertentu, serta pengaturan jam kerja dinamis sesuai kebutuhan organisasi dan karakteristik tugas," kata Nanik.

Nanik menegaskan, penerapan fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi kualitas pemerintahan dan pelayanan publik. 

"Justru sebaliknya, kita harapkan melalui kebijakan ini, ASN bisa bekerja lebih fokus, adaptif terhadap perkembangan, serta lebih seimbang dalam kehidupan," ujar dia.

Nanik berharap aturan ini menjadi payung regulasi bagi instansi pemerintah dalam menerapkan skema kerja yang fleksibel, baik dari sisi waktu maupun lokasi.