RESPONS Pemprov Jakarta Setelah Gubernur Dedi Mulyadi Ogah Patungan Subsidi Transjabodetabek

Sebagai informasi tambahan, sejauh ini layanan Transjabodetabek sepenuhnya ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta, termasuk soal subsidi tarif.

Sampai saat ini belum ada daerah lain yang ikut patungan memberikan subsidi untuk layanan ini, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang blak-blakan menyebut layanan ini bukan program prioritasnya.

Politikus Gerindra yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini menyebut, pihaknya saat ini masih mempertimbangkan urgensi pemberian subsidi.

“Ya kalau transportasi publik dilihat urgensinya, kalau urgensinya itu adalah hal mendasar, kami tidak ada masalah,” ucapnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta selama ini menanggung sendiri subsidi layanan Transjabodetabek.

Setiap penumpang diberi subsidi Rp11.500, sehingga tarif layanan tersebut hanya Rp3.500 saja.

Alih-alih ikut patungan subsidi Transjabodetabek, KDM mengaku memilih untuk menyiapkan angkutan pedesaan.

“Tetapi kalau bukan urgensinya, kami akan memprioritaskan hal-hal yang lebih mendasar. Misalnya, kalau hari ini di Jakarta kita bicara Transjakarta, tetapi kita harus juga bicara Jawa Barat itu adalah desa,” ujarnya.

KDM juga mengaku lebih memilih menyiapkan bus selolah ketimbangkan memberikan subsidi transportasi kepada warganya di Bogor, Bekasi, dan Depok.

“Saya mendorong anak-anak sekolah pergi ke sekolah untuk tidak bawa kendaraan bermotor saja, itu kan ke depan harus saya pikirkan juga bus sekolahnya mereka, alat transportasi publik mereka, karena jarak ke sekolahnya jauh,” tuturnya.

Hal ini pun tak dipermasalahkan Pramono.

Beberapa waktu lalu, Pramono justru menyebut bakal menggratiskan warga Jawa Barat naik angkutan umum di Jakarta.

Hal ini disampaikan Pramono dalam Forum Komunikasi Daerah Mitra Praja Utama yang digelar di Hotel Borobudur, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).

Kebetulan forum tersebut juga dihadiri oleh Dedi Mulyadi dan beberapa kepala daerah lainnya.

Dalam acara itu, Pramono menerangkan, permasalahan kemacetan tak bisa diselesaikan hanya dengan penambahan rute Transjakarta.