Berita Viral

RESPONS Pemprov Jakarta Setelah Gubernur Dedi Mulyadi Ogah Patungan Subsidi Transjabodetabek

Pemprov DKI Jakarta membuat langkah setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menolak untuk patungan subsidi Transjabodetabek.

Kolase Tribun Jakarta
PRAMONO VS KDM - Di depan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Pramono Anung mengungkap bakal memberikan subsidi transportasi untuk warga Jabar buat atasi macet. - Setelah mendapat respons dari Dedi Mulyadi yang ogah patungan subsidi TransJabodetabek, Pemprov DKI Jakarta tak menyerah 

Oleh karena Pemprov DKI Jakarta belakangan terus menggencarkan perluasan layanan Transjabodetabek ke wilayah-wilayah penyangga.

“Pemecah kemacetan di Jakarta tidak bisa diselesaikan dengan Transjakarta. Kami secara terbuka akan mendorong yang disebut dengan Transjabodetabek,” ucapnya.

Menurutnya, perluasan layanan Transjabodetabek diperlukan untuk melayani warga yang tinggal di daerah penyangga.

Pasalnya saat ini setiap harinya kurang lebih ada 4,5 juta warga yang keluar-masuk Jakarta untuk bekerja.

Untuk mendorong warga daerah penyangga menggunakan transportasi umum, Pemprov DKI Jakarta bakal memberikan subsidi tambahan.

Dengan tambahan subsidi ini, nantinya 15 golongan masyarakat warga Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan dan Bekasi akan digratiskan naik angkutan umum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.

Adapun 15 golongan itu meliputi PNS & pensiunan DKI Jakarta; tenaga kontrak Pemprov DKI; Pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus; Pekerja bergaji UMP; penghuni Rusunawa; Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Warga lanjut usia (lansia); penyandang disabilitas; anggota Veteran Republik Indonesia; pemilik Kartu Keluarga Sejahtera; warga Kepulauan Seribu; pengurus rumah ibadah; Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD; Larva monitor; dan TNI/Polri.

Saat ini kebijakan penggratisan angkutan umum untuk 15 golongan ini baru diterapkan untuk warga Jakarta.

“Untuk warga Bekasi, Depok, Cianjur, Tangerang, Tangerang Selatan, dan sebagainya, kami juga akan gratiskan untuk 15 golongan,” tuturnya.

Lalu dari mana asal anggaran yang digunakan Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan subsidi kepada warga daerah penyangga? 

Pramono bilang, Pemprov DKI Jakarta di sisi lain juga akan menaikkan tarif parkir dan ke depan akan menerapkan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).

“(Tarif) parkir pasti akan saya naikkan dan ERP juga sepenuhnya akan kami gunakan untuk memberikan subsidi bagi warga di luar Jakarta,” tuturnya.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved