BAHLIL Ngamuk Saat Rapat dengan PLN di DPR, Kesal Tak Dapat Data Terbaru: Masih Mau Jadi Dirjen Kau?

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia marah ke pejabat PLN. 

Bahlil marah di rapat kerja Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025). Bahlil merasa kesal dengan Dirjen dan Dirut PLN, Darmawan Prasodjo.   

Penyebabnya yakni Bahlil tidak mendapat data terbaru dari anak buahnya maupun direksi PLN mengenai jumlah desa yang harus menjadi objek swasembada energi.

Bahlil pun meminta kepada dirjen-nya hingga Dirut PLN untuk menghadap dirinya.

“Ini enggak tahu, Dirjen saya yang enggak benar atau Dirut PLN-nya yang enggak benar," kata Bahlil, dikutip dari Warta Kota.

Awalnya Bahlil menyampaikan visi besar Presiden RI Prabowo Subianto mengenai swasembada energi di desa-desa.

"Nah saya sampaikan kepada Bapak Presiden, atas arahan dan visi besar Presiden tentang swasembada energi jadi energi ini harus juga diletakkan di desa-desa,” ujarnya.

Baca juga: Resep Gurame Goreng Sambal Kecap yang Menggoda Selera

Baca juga: SIDANG Tuntutan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Jaksa Bongkar 3 Cara Hasto Lindungi DPO Harun Masiku

Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, ada sekitar 5.600 desa yang harus menjadi target swasembada energi.

Kemudian Bahlil sempat kebingungan karena PLN menyampaikan laporan berjumlah 10 ribu desa.

“Dan dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan. Tapi saya dapat laporan katanya PLN 10.000 desa ya? Oh 10.000? Ini tambang? 10.000?” ucapnya.

Setelah kebingungan, Bahlil kemudian marah kepada jajaran direksi PLN dan dirjen Kementerian ESDM.

Bahkan dia meminta kedua pihak menemuinya.

"Kalian habis ini ketemu sama saya, kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi dirjen kau? Ini direksi PLN kelihatannya baru juga jadi materinya baru, padahal dirut-nya cuma satu, enggak berubah-ubah," sambungnya.

Bahlil pun melanjutkan dengan membeberkan arahan Prabowo agar desa-desa yang belum ada listriknya harus dipasang PLTS.

"Dan desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota, kabupaten, atau kecamatan, tapi kalau dia mempergunakan PLTS, maka jaringan lokal saja yang kita pakai," jelasnya.