Sekolah Rakyat di Sumut

Kota Binjai dan Kabupaten Langkat Masih Tentukan Lahan Sekolah Rakyat untuk Dibangun

Informasi yang diperoleh di kabupaten/kota tersebut, masih menentukan lahan di mana nantinya Sekolah Rakyat dibangun. 

Penulis: Muhammad Anil Rasyid | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH RAKYAT- Sejumlah orangtua menemani siswa melakukan pendaftaran masuk di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 2, Sentra Bahagia, Medan, Senin (14/7/2025). Sebanyak 100 siswa SMP mulai masuk sekolah dan mengikuti belajar di Sekolah Rakyat Medan. 

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI- Sekolah rakyat dimulai serentak pada hari ini, Senin (14/7/2025) disejumlah wilayah di Sumatera Utara. 

Namun tidak pada Kota Binjai dan Kabupaten Langkat

Informasi yang diperoleh di kabupaten/kota tersebut, masih menentukan lahan di mana nantinya sekolah rakyat dibangun. 

"Pemko Binjai masih menunggu tanah hibah dari provinsi, yang di mana lokasi pembangunan Sekolah Rakyat nantinya di UPT Gepeng di Handayani, Kecamatan Binjai Utara," ujar Kepala Dinas (Kadis) Kominfo Binjai, Sofyan Siregar, Senin (14/7/2025). 

Lanjut Sofyan, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution tidak keberatan menghibahkan tanah tersebut. 

"Dan itu lagi lagi proses pengajuan proposal dari pak Wali Kota ke pusat soal sekolah rakyat. Kalau saya tidak salah sekitar 5-6 hektar lahannya," ucap Sofyan. 

Sedangkan itu, hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Langkat, Wahyudiharto. 

"Soal sekolah rakyat di Langkat sudah di bahas," ujar Wahyudiharto. 

"Saat ini sedang menentukan lahan sekitar 5-10 hektar," sambungnya. 

Informasi yang dihimpun, program sekolah rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masih diasuh orangtua, agar bisa mendapatkan pendidikan gratis dan pembinaan intensif.

Sekolah rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama dari jenjang SD hingga SMA, dengan kurikulum nasional yang dipadukan materi kontekstual sesuai kebutuhan dan lingkungan siswa. 

Kurikulum akan diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).

Kemensos masih mengkaji detail jenjang dan pelaksanaan bersama pemangku kepentingan, dan akan menyampaikannya langsung kepada Presiden. 

Presiden Prabowo memastikan bahwa pendanaan program akan ditopang penuh oleh pemerintah, meskipun detail anggaran belum diumumkan.

Selain pendanaan, Kemensos juga akan menggandeng berbagai lembaga untuk mendukung perizinan, perekrutan guru, dan pengembangan kurikulum guna memastikan program berjalan sesuai rencana. 

(cr23/tribun-medan.com) 

 Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan

 

Sumber: Tribun Medan
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved