Terkuak Tunggakan Retribusi Sampah se-Kota Medan Capai Rp 1,8 M, Paul: Ada Oknum Ingin Korupsi

"Kepada pihak Kecamatan yang menunggak harus ada langkah tegas dan kepada pihak Kecamatan yang taat ketentuan lancar pembayaran patut diapresiasi. Artinya, siapa yang menunggak jangan ditutup-tutupi agar ke depannya dapat lebih baik" kata Jusuf asal politisi PDI P itu.

Sementara itu, Datuk Iskandar Muda menyoroti bahwa penetapan retribusi sampah dinilai masih terlalu kecil.

Sebab kata Datuk, temuan di lapangan rata-rata masyarakat membayar retribusi sampah Rp 25 ribu hingga 20 ribu. 

"Bahkan masih banyak masyarakat yang belum dikenakan WRS tetapi selalu bayar uang sampah. Perolehan PAD dari retribusi sampah harus dimaksimalkan karena untuk pengelolaan sampah tidak sebanding PAD dengan pengeluaran yang harus dipenuhi. Akibat pelayanan yang tidak maksimal maka banyak masyarakat yang membuang samoah sembarangan," ungkap Datuk.

Begitu juga anggota Komisi lainnya yakni Edwin Sugesti Nasution mengatakan jangan sampai ada pembiaran hingga tunggakan semakin banyak. Dinas LH diminta supaya turun telusuri apa kendala. 

"Kalau utang semakin banyak, semakin bahaya. Dan itu uang masyarakat. Jangan sampai ada kecurigaan penyelewengan uang retribusi sampah," ungkap Edwin.

Di akhir pertemuan, menyikapi kritikan dewan, Plt Kepala DLH Siti Saidah mengatakan pihaknya berupaya meningkatkan PAD dari retribusi sampah dengan akan mengevaluasi pihak ketiga selaku WRS. Mendata pihak ke tiga yang mengangkut sampah dan membuang sampah kemana. 

"Kita akan data lagi pihak ketiga kemana buang sampah domestiknya," pungkasnya.

(Dyk/Tribun-Medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan