ULTIMATUM Megawati Bagi Kader yang Tak Mau Dukung Pemerintahan Prabowo Diminta Mundur: Berjanjilah

TRIBUN-MEDAN.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberi ultimatum kepada kader yang tidak mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.  

Megawati menekankan bagi kader yang tidak loyal maka lebih baik mundur. 

Hal ini disampaikan Megawati Soekarnoputri setelah kembali terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan (PDIP), dalam Kongres ke 6 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Sabtu (2/8/2025).

Dalam pidato penutupannya, Megawati Soekarnoputri meminta mundur bagi kader PDIP, yang tidak menjalankan instruksinya dengan penuh kesetiaan.

"Jadi, ketika saudara-saudara memberikan saya mandat, tolonglah, janjilah pada diri kalian sendiri selalu jalankan instruksi saya dengan penuh kesetiaan. Kalau tidak siap, sekali lagi ya lebih baik mundur secara kesatria," kata Megawati.

Megawati juga meminta kader yang tidak cocok dengan bendera yang dibawanya untuk keluar dari partai.

Megawati juga berpesan kepada semua kader PDIP untuk tidak menjadikan partai sebagai tempat berlindung dari kesalahan atau mencari keuntungan pribadi.

Jangan jadikan partai ini sebagai tempat berlindung dari kesalahan atau arena terus menerus mencari kekuasaan pribadi dan kekayaan pribadi," tutur Megawati.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sumatera Selatan (Sumsel) HM Giri Ramanda N Kiemas mengaku, pengurus dan kader PDIP siap tegak lurus terhadap arahan dan perintah Megawati selaku Ketum PDIP. 

Menurut Giri, partainya di provinsi Sumsel akan mendukung dan mengawal kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto khususnya di Sumsel, sesuai arahan Megawati.

"(Sesuai arahan Ketum) Mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, dan akan tetapi tetap kritis untuk hal- hal yang berkaitan dengan rakyat, " kata Giri, Minggu (3/8/2025). 

Selain itu, pastinya dikatakan Giri sebagai partai wong cilik, PDIP akan terus menyapa dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

"PDIP senantiasa turun ke bawah, menyapa masyarakat untuk menyelesaikan masalah rakyat, " tegasnya. 

Ditambahkan anggota Komisi II DPR RI ini, meski mendukung pemerintahan Prabowo, kader PDIP tetap akan mengkritisi kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat. 

"Perintahnya seperti itu (dukung pemerintahan Prabowo). Tetapi tetap mengkritisi jika kebijakannya tidak menyentuh rakyat, dan membikin susah rakyat, " jelasnya. 

Dilanjutkan Giri, dari 37 pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP yang telah diumumkan Megawati Soekarnoputri Putri, memang tidak ada tokoh atau kader PDIP di Sumsel yang masuk dalam kepengurusan pusat, melainkan hanya dari Provinsi Bangka Belitung (Babel). 

"Cuma satu dari Bangka Belitung  atas nama Rudianto Tjen, " pungkasnya. 

PDIP Nyatakan Bukan Oposisi

PDIP menyatakan tidak menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Subianto. Hal ini diumumkan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (2/8/2025).

Megawati menyebut PDIP akan berada di tengah-tengah atau sebagai penyeimbang dalam roda pemerintahan Prabowo Subianto. 

Katanya, PDIP tetap menjunjung tinggi konstitusi dan kepentingan rakyat.

Megawati menyampaikan arah politik PDIP ke depan tidak menjadi oposisi, tetapi hadir sebagai penyeimbang yang kritis dan konstruktif.

“PDIP bukan oposisi. Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran dan kepentingan rakyat,” ujar Presiden ke-5 RI itu di hadapan ribuan kader.

Ia menambahkan bahwa PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang pro-rakyat, tetapi juga akan bersuara keras terhadap kebijakan yang menyimpang dari nilai Pancasila dan keadilan sosial.

Megawati juga menyinggung kesalahpahaman publik mengenai konsep oposisi dalam sistem presidensial Indonesia.

"Dalam demokrasi kita, tidak ada oposisi sebagaimana di negara parlementer. Demokrasi Indonesia berdiri di atas kedaulatan rakyat dan konstitusi,” tegasnya.

Baca juga: KETUM PDIP MEGAWATI Soroti KPK yang Jerat Hasto Kasus Suap: Kenapa Sih Kok KPK Jadi Begitu?

Baca juga: NASIB Pensiunan PNS Tak Bisa Lanjut Renovasi Rumah Gegara Rekening Diblokir, 3 Kali Bolak-Balik Urus

Pengukuhan Megawati sebagai ketua umum kembali memperpanjang masa kepemimpinannya yang telah berlangsung sejak 1999, menjadikannya salah satu ketum partai politik terlama di Indonesia.

Kongres VI ini juga mengumumkan nama-nama kader PDIP yang masuk dalam struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) 2025–2030, termasuk nama-nama besar seperti Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Tri Rismaharini, dan Prananda Prabowo.

Kongres VI PDIP 2025 di Bali ini juga mengumumkan daftar jajaran DPP PDIP baru pada periode 2025-2030.

Berikut daftar susunan DPP Hasil Kongres 6 PDIP 2025 di Bali yang dibacakan Megawati Soekarnoputri:

Susunan DPP hasil Kongres 6 yang dibacakan Ibu Megawati (Sabtu 2 Agustus 2025), Bali, pk. 14.30 WITA.

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

Ketua bidang Kehormatan: Komarudin Watubun

Ketua Bidang pemenangan Legislatif: Bambang Wuryanto/Pacul

Ketua Bidang Pemenangan Eksekutif: Dedy Sitorus

Ketua Bidang Ideologi: Djarot

Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Andreas Parera

Ketua Bidang SDM : Said Abdullah

Ketua Bidang Politik: Puan Maharani

Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi daerah: Ganjar Pranowo

Ketua Bidang LN: Ahmad Basarah

Ketua Bidang Reformasi Hukum Nasional: Yasona H. Laoly

Ketua Bidang perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama/Ahok:

Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno

Ketua Bidang Pendidikan: Puti Guntur Soekarnoputri

Ketua Bidang Kebijakan Publik & Birokrasi: A. Azwar Anas

Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Risma Harini

Ketua Bidang Industri & Perdagangan: Darmadi Duriat

Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Ciptaning

Ketua Bidang Jaminan Sosial: Charles Honoris

Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan & Anak: I Gusti Ayu Bintang Puspayoga

Ketua Bidang Koperasi & UKM: Andreas Beni Susetyo

Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani

Ketua Bidang Pemuda & Olahraga: Esti  Wijayanti

Ketua Bidang Agama & Kepercayaan : Zuhairi Misrawi

Ketua Bidang Ekonomi Kreatif & Ekonomi Digital: Prananda Prabowo

Ketua Bidang Pertanian&Pangan: Sadarestu

Ketua Bidang Kelautan & Perikanan: Rokhmin Dahuri

Ketua Bidang Kehutanan & Lingkungan: Erico Sutarduga

Ketua Bidang Hukum & Advokasi : Ronny Talepessi

Sekretaris Jenderal: Msh dirangkap oleh Ketum.

Wasekjen Bidang Internal: Dolfie

Wasekjen Bidang Pemerintahan: Utut

Wasekjen Bidang Kerakyatan: Sri Rahayu

Wasekjen Bidang Komunikasi: Adian Napitupulu

Wasekjen Bidang Sekretariat: Aryo Adi

Bendahara Umum: Oly Dondokambay

Wakil Bendahara Internal: Rudianto Chen

Wakil Bendahara Eksternal: Yuke Yurike

(*/tribun-medan.com)

Berita Sudah Tayang di Sripoku

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan