Jaga Marwah Resmi Laporkan Dugaan Korupsi di Labura ke Kejati Sumut, Ini Rincian Kasusnya

TRIBUN-MEDAN.com - Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah) resmi melaporkan adanya dugaan korupsi di Labuhanbatu Utara (Labura) ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).

Laporan dugaan korupsi di Labura ini diungkap Ketua Jaga Marwah, Edison Tamba usai bertemu Kajati Sumut Harli Siregar, Selasa (19/8/2025).

"Sepak terjang Kejati Sumut dalam sejumlah kasus korupsi kita akuin tidak ada gentar dan remnya. Dugaan korupsi yang terkesan kebal hukum di Pemkab Labuhanbatu Utara, kita yakin Bapak Harli Siregar mampu menuntaskannya," ujar Edison Tamba. 

Dipaparkan Edison Tamba, atau akrab disapa Edoy ini mengatakan adapun dugaan  korupsi yang dilaporkan berdasarkan indikasi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Labura sejak Tahun 2019 yang sudah kerap dilaporkan.

Seperti, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) Tahun Anggaran 2019.

Hasil kajian dan penelusuran di lapangan, ditemukan sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan anggaran di Dinas P2KB Kabupaten Labura yang mengarah pada dugaan kuat tindak pidana korupsi, sebagai berikut:

• Sebelum perubahan: Anggarannya Rp 8.060.595.824, setelah perubahan: Rp 8.239.452.544,-Kenaikan sebesar Rp 178.856.720,- (2,22 persen). 
• Belanja tidak langsung,sebelum perubahan: Rp 2.347.564.500, setelah perubahan: Rp 2.217.832.500,-Terdapat pengurangan Rp 129.732.000,- (minus 5,53 % ).

Kemudian,Kenaikan dan penurunan anggaran tersebut tidak diikuti dengan penjelasan rinci dalam laporan pertanggungjawaban, sehingga menimbulkan pertanyaan besar mengenai penggunaan riil di lapangan.

Dilanjutkan,kata Edoy menerangkan, kegiatan Administrasi dan Peningkatan Aparatur Kepala Dinas P2KB, Muhammad Suib, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), mengalokasikan Rp 4.152.125.900,-, dengan realisasi Rp 3.954.292.253,- (95,24 % ).

"Namun, laporan kegiatan di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian, di antaranya kegiatan pengadaan sarana/prasarana aparatur yang tidak pernah terealisasi sesuai laporan, pelatihan dan peningkatan aparatur yang hanya sebagian terlaksana, serta dugaan mark-up harga pengadaan,"ujarnya.

Masih di Dinas P2KB lanjut Edoy, Program Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi, Anggaran: Rp 343.012.950,-Realisasi: Rp 297.251.000,- (86,66 % ). 

Kemudian, program pembinaan peran serta masyarakat pelayanan KB/KR: Anggaran: Rp 40.567.000,-Realisasi: Rp 34.495.000,- (85,03 % )

"Temuan kami di lapangan menunjukkan banyak kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan, tetapi tetap dilaporkan seolah-olah sudah terlaksana. Hal ini memperkuat dugaan adanya laporan fiktif. Yang harus diungkap secara terang-terangan" Jelas Edoy. 

Tak hanya itu, ada lagi  Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR Anggaran: Rp 128.703.000,-Realisasi: Rp 128.113.600,- (99,54 % ).

Ia juga menyebut kegiatan ini diklaim berupa sosialisasi dan pembinaan Kader Tribina.

Namun hasil investigasi kami menunjukkan kegiatan tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan.