Di Balik 72 Siswa Dikeluarkan meski Sudah Sebulan Belajar, Terungkap Modus Pindah KK dan Titipan

TRIBUN-MEDAN.com - Sebanyak 72 siswa SMA Negeri 5 Kota Bengkulu, dikeluarkan secara mendadak dari sekolah.

Alasan pihak sekolah, puluhan murid itu tidak masuk dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Padahal, para siswa yang dikeluarkan telah mengikuti pembelajaran selama sebulan terakhir.

Belakangan terungkap, ada sejumlah wali murid siswa yang bersiasat agar anaknya bisa masuk sekolah yang dianggap favorit tersebut.

Modusnya antara lain, mengubah Kartu Keluarga (KK) agar diterima lewat jalur domisli, hingga menitipkan anaknya kepada orang berpengaruh.

Baca juga: VIRAL Pungli di SMP, Wakepsek Minta Orangtua Siswa Pindahan Bayar Rp1 Juta untuk Masuk Sekolah

Dari jumlah itu, 42 wali murid mengadukan persoalan ini ke DPRD Bengkulu, sedangkan 30 lainnya mencari sekolah baru untuk anak-anaknya.

Perwakilan wali murid, Afria, menyayangkan keputusan pihak sekolah yang dinilai sepihak.

Ia mengatakan, anak-anak tersebut sudah sebulan mengikuti proses belajar di sekolah.

"Tapi tiba-tiba dikeluarkan dengan alasan tidak terdaftar dalam Dapodik. Logikanya, kalau sudah sebulan ikut KBM, artinya mereka sudah terdaftar. Kami menduga ada sesuatu yang tidak benar di balik persoalan ini," kata Afria, Selasa (19/8/2025).

Dijelaskannya, pemberitahuan pengeluaran siswa hanya disampaikan secara lisan. 

Pihak sekolah meminta wali murid menandatangani surat pernyataan bersedia menerima keputusan tersebut.

"Ini jelas membuat kami sebagai orang tua merasa diintimidasi. Kami tidak bisa menerima perlakuan seperti ini," tegasnya.

Hal senada disampaikan wali murid lainnya, Ghozali, yang menyebut anak-anak yang dikeluarkan sebenarnya diterima di SMAN 5 melalui jalur resmi, mulai dari afirmasi, prestasi, domisili, hingga mutasi.

"Semua proses pendaftaran diikuti. Anak-anak kami juga dinyatakan lulus dan diterima sesuai prosedur. Tapi tiba-tiba saja, setelah satu bulan berjalan, mereka harus keluar. Total ada 42 siswa dari kelas yang berbeda mengalami nasib sama," kata Ghozali.

Para wali murid berharap DPRD Provinsi Bengkulu dapat memberikan solusi atas masalah ini.

"Kalau tidak ada kejelasan, kami siap mengadu langsung ke Gubernur Helmi Hasan," harap Ghozali.

Seorang ibu lainnya, yang tidak disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa anaknya menderita sakit setelah mengetahui bahwa ia tidak terdaftar, meskipun telah belajar selama sebulan dan memiliki teman baru. 

"Anak kami sakit, saya juga sakit. Psikis anak saya terkena juga sejak mengetahui ia ternyata tidak terdaftar," jelasnya. 

Beberapa wali murid bahkan tak kuasa menahan air mata saat menceritakan kondisi anak-anak mereka yang telah belajar sebulan namun tidak terdaftar. 

"Kami mohon kebijakan. Kami mohon pihak sekolah bertanggung jawab," ujar salah satu wali murid dengan nada penuh harap. 

Ubah KK hingga Titipan

Dilansir Kompas.com, HS, orangtua siswa mengaku pernah memindahkan Kartu Keluarga (KK) ke alamat sekitar SMA Negeri 5 agar anaknya bisa masuk melalui jalur domisili.

"Setahun sebelum anak saya lulus SMP, saya sudah memindahkan KK ke alamat SMA Negeri 5. Kebanyakan orangtua melakukan hal yang sama dan diterima. Namun anak saya akhirnya membatalkan masuk SMA Negeri 5. Modus pindah KK ini memang banyak terjadi," jelas HS.

Selain memindahkan KK, HS juga mengisahkan tentang praktik menitipkan anak kepada oknum yang dianggap memiliki pengaruh. 

"Menitip anak pada orang berpengaruh juga terjadi. Mengenai apakah itu berpengaruh atau tidak, itu soal lain. Namun nyatanya, beberapa rekan saya berhasil," tambahnya. 

Strategi lain yang dilakukan orangtua adalah pengondisian nilai di tingkat SMP.

"Pengondisian nilai di SMP juga harus dilakukan," tegas HS.

Sementara itu, PJ, seorang ibu rumah tangga, menyebutkan bahwa ada isu mengenai penggunaan uang untuk masuk ke sekolah-sekolah pilihan. 

"Saya sempat mendengar ada yang menggunakan uang, tetapi tidak bisa dipastikan apakah itu ulah oknum calo atau memang tarif tidak tertulis yang dipatok," ungkapnya. 

Penjelasan Kepala SMAN 5 Bengkulu

Kepala SMA Negeri 5 Kota Bengkulu, Bihanudin, mengatakan, masalah 72 siswa dikeluarkan dari sekolah merupakan kesalahan teknis sistem dan kelalaian operator.

Ia membantah adanya permainan uang di balik keputusan mengeluarkan puluhan siswa yang sudah belajar selama sebulan.

“Itu kesalahan panitia menyuruh daftar ulang. Kalau dari sekolah tidak pernah menginstruksikan itu. Jadi sebenarnya ini bukan miskomunikasi, tapi kesalahan teknis saat masyarakat berbondong-bondong menemui operator. Padahal sudah kita ingatkan,” ujar Bihanudin usai rapat tertutup di DPRD Provinsi Bengkulu, Rabu (20/8/2025).

Menurut dia, persoalan ini diawali gangguan pada sistem aplikasi.

Para wali murid kemudian menemui panitia sekolah, yang selanjutnya menyampaikan tentang kelulusan para calon siswa di sekolah tersebut.

“Pengumuman pertama memang ada error, nomor peserta tidak muncul di sistem, sehingga sebagian orang tua hanya mendapat informasi manual,” tambahnya.

Ia menjelaskan, keputusan pemberhentian tersebut diambil berdasarkan aturan dalam seleksi penerimaan siswa yang berpedoman pada Permendikdasmen serta Peraturan Gubernur (Pergub). 

SMA Negeri 5 memiliki 12 ruang belajar untuk kelas I, dengan batas maksimal 36 siswa per kelas sesuai aturan Permendiknas. 

Selama proses seleksi, Bihan mengaku mengalami sakit yang mengharuskannya dirawat. 

Pada 21 Juli, ia melakukan pengecekan dan menemukan bahwa setiap kelas melebihi jumlah siswa yang diizinkan. 

"Saya temukan harusnya satu ruang belajar 36 murid, ternyata ada 43 murid tiap kelas," jelasnya. 

Setelah menemukan masalah tersebut, Bihan memanggil seluruh wali murid yang siswanya tidak memiliki Dapodik dan menyarankan mereka untuk mencari sekolah lain.

Ketika ditanya tentang penyebab utama kisruh ini, Bihan menyatakan bahwa kesalahan teknis terjadi akibat banyaknya masyarakat yang menemui operator penerimaan siswa baru. 

"Kesalahannya terletak pada berbondong-bondongnya masyarakat menemui operator. Saya sudah ingatkan operator untuk tidak menambah calon siswa, namun itu masih dilanggar," ungkapnya.

Menanggapi dugaan adanya permainan dalam penerimaan siswa baru, pihak sekolah menyatakan akan melakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi IV DPRD Provinsi, wali murid, serta perwakilan sekolah.

“Makanya kita cari solusi bersama. Kita tidak bisa memaksakan kuota. Nanti akan dibicarakan dengan tim khusus agar semua anak tetap mendapat sekolah,” jelas Bihanudin.

Saat ini, pihak sekolah dan dinas tengah mengumpulkan data riil siswa yang belum tertampung untuk dipetakan ke sekolah-sekolah yang masih memiliki kuota. (*/tribunmedan.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunbengkulu.com dan Kompas.com