Baca tanpa iklan
Bahkan Nepal, yang kini dekat ke China juga sudah melakukan langkah-langkah berani dengan mendirikan pos militer di dekat perbatasan India.
Sabtu (20/6/2020) pagi Pasukan Keamanan Perbatasan (BSF) India menembak drone mata-mata Pakistan di sektor Hirangar distrik Kathua .
Menurut gambar yang dibagikan oleh kantor berita ANI, drone Pakistan itu membawa beberapa senjata diletakkan di atas drone.
Patroli Batallion 19 dari BSF melihat drone Pakistan terbang di dekat perbatasan internasional di sektor Hiranagar di Distrik Kathua dan setelah ditembak 8-9 kali, drone itu berhasil dijatuhkan.
Drone itu terlihat pada jarak sekitar 250 meter dari Perbatasan Internasional di sisi India.
Jumat (19/6/2020), pasukan Pakistan menembakkan mortir ke posisi-posisi India di sepanjang Garis Kontrol di sektor Tangdhar di Jammu dan Kashmir..
"Pada 19 Juni 2020, pada malam hari, Pakistan memprakarsai pelanggaran gencatan senjata (CFV) tanpa alasan di sepanjang LoC di sektor Tangdhar dengan menembakkan mortir dan senjata lainnya," kata para pejabat itu.
Angkatan Darat India memberikan tanggapan yang sesuai untuk pelanggaran tersebut.
Nepal Bangun Pangkalan Militer di Perbatasan India
Sedangkan Nepal membangun barak tentara di dekat Kalapani wilayah yang secara defacto dikuasai India tapi diklaim Nepal.
Pembangunan barak militer di perbatasan dengan India dilakukan setelah Nepal secara sepihak menerbitkan peta baru yang memasukkan tiga wilayah yang disengketakan Kalapani, Limpiyadhura dan Lipulekh sebagai teritorial Nepal.
Rabu (16/6/2020), Kepala Angkatan Darat Nepal Jenderal Purna Chandra Thapa telah mengunjungi daerah perbatasan Kalapani.
“Kita akan membangun barak tentara di dekat perbatasan. Sekarang tidak ada akses jalan langsung. Jadi tentara diberi tugas untuk membuka jalur. Dan, kami telah mendirikan BOP (pos perbatasan Pasukan Polisi Bersenjata) di Chhangru, dekat Kalapani, ” ujar Bishnu Rijal, Wakil Kepala Departemen Luar Negeri dan anggota Komite Pusat, Partai Komunis Nepal (NCP) kepada ThePrint dari Kathamandu.
Sebelumnya Parlemen Nepal dan Presiden Presiden Bidya Devi Bhandari meratifikasinya UU itu pada hari yang sama, setelah Majelis Rendah Nepal meloloskan RUU minggu lalu.
India "geram" melihat Nepal kini telah melangkah lebih jauh dan memutuskan untuk menempatkan pasukan keamanan di wilayah tersebut.