Sumber resmi mengatakan, PM Nepal Khadga Prasad Sharma Oli melakukan semua ini untuk "melanjutkan agenda politiknya", dan dia menggunakan peta baru sebagai "alat untuk keuntungan politik".
Pekan lalu, Oli juga menuduh India "melanggar batas" di wilayahnya sejak 1962 dengan menempatkan tentaranya di wilayah Kalapani.
"Wilayah kami harus dikembalikan," kata Oli sehari setelah pemerintahannya mengajukan RUU di DPR, majelis rendah parlemen, untuk mengubah Konstitusi Nepal untuk memasukkan daerah yang disengketakan Limpiyadhura, Lipulekh dan Kalapani dalam peta resminya.
(the print/india today)