Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Medan/ Mustaqim Indra Jaya
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pengamat politik Universitas Sumatera Utara (USU) Warjio menilai kisruh Partai Demokrat yang muncul, lantaran adanya jarak antara kader senior dengan kader junior.
Diketahui sejak terpilih secara aklamasi pada 15 Maret 2020 dalam Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY banyak merangkul kader muda masuk ke dalam struktur kepengurusan DPP Partai Demokrat.
Hingga akhirnya muncul Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara inskotitusional, yang berimbas pada pemecatan tujuh orang kader yakni Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, Ahmad Yahya dan Marzuki Alie.
"Saya melihat masih konteks seperti itu. Terutama pascapemilihan ketua umum, banyak friksi dan kepentingan. Ada muncul kesenjangan pascaterpilihnya AHY, ada gap antara senior dan junior. Di kepengurusan AHY, banyak sekali junior. Para senior ini merasa tidak nyaman atau tidak diberi tempat lagi," kata Warjio, melalui sambungan telepon Jumat (5/3/2021).
Disinggung kemungkinan adanya campur tangan Istana seperti yang diungkapkan AHY beberapa waktu lalu atau pun ada unsur lainnya, sehingga muncul gaung digelarnya KLB Partai Demokrat, Warjio belum bisa menyimpulkan.
Warjio mengatakan perlu pengkajian yang lebih mendalam untuk memastikan hal tersebut. Tidak bisa tergesa-gesa.
"Yang pertama ini harus betul-betul dilihat atau direspon secara bijak. Kita tidak bisa terus menyimpulkan adanya keterlibatan seseorang atau institusi tertentu," sebutnya.
Hanya saja, ia menjelaskan, pasca-reformasi partai politik yang muncul, kebanyakan akan diwarnai dinamika, baik dari internal maupun eksternal partai.
"Ciri parpol Indonesia di dalam pengelolaan belum berbasis kuat, apalagi parpol baru. Yang kita teliti, parpol pasca reformasi mudah goyah. Yang harus kita pahami sepanjang perjalan parpol di Indonesia, kita melihat bahwa peran atau tarik menarik parpol baik dari internal atau dari luar itu tidak bisa dilepaskan," jelasnya.
Di samping itu, jika ada keterlibatan penguasa terhadap parpol, bukan hal yang pertama terjadi di Indonesia. Di masa pemerintahan orde lama, Soekarno pernah membekukan Partai Masyumi. Di orde baru, terjadi perpecahan PDI, yang disebut berkat adanya campur tangan pemerintah di kala itu.
"Bagaimana pun kan salah satunya untuk jangka panjang, yaitu pemilu ke depan," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang berlangsung di Hotel The Hills, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumut, pada Jumat (5/3/2021) siang, menyepakati sejumlah keputusan.
KLB Demokrat bukan hanya sepakat melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat, tapi juga membubarkan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin SBY.
Adapun keputusan pertama yakni mengangkat Jendral Purn Dr H Moeldoko sebagai ketua terpilih, secara resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 lewat mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB).