Baca tanpa iklan
TRIBUN-MEDAN.com - Terang benderang sudah keterlibatan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam gerakan pengambilalihan Partai Demokrat (GPK-PD).
Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sumut di The Hill Hotel, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumut, pada Jumat (5/3/2021) siang.
Moeldoko mengalahkan Marzuki Alie yang namanya diajukan peserta KLB dalam sidang tersebut.
Baca juga: INI Pidato Ketum Partai Demokrat Versi KLB Sumut, Moeldoko: Mari Bersama Raih Kembali Kejayaan Kita
Moeldoko sendiri berada di Jakarta saat pemilihan berlangsung.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akhirnya angkat bicara menanggapi KLB di The Hill Sibolangit, Sumatera Utara.
AHY menyebut KLB tersebut tidak sah atau ilegal.
AHY lalu menyinggung soal keterlibatan Moeldoko dalam gerakan pengambilalihan Partai Demokrat.
Dengan ketersediaannya menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB Sumut tersebut menandakan Moeldoko memang menjadi pihak eksternal dalam GPK-PD.
Menurutnya, keterlibatan Moeldoko sudah terang benderang dan tidak bisa mengelak lagi.
"Dengan keterlibatan KSP Moeldoko yang selama ini selalu mengelak, kini sudah terang benderang," ujar AHY.
"Terbukti ketika diminta oleh para pelaku GPK-PD, bahwa yang bersangkutan KSP Moeldoko menerima ketika diminta menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB Sumut," ungkapnya.
Oleh karenanya, tudingan yang selama ini ditujukan kepada Moeldoko benar adanya.
AHY menambahkan, hal itu membuktikan bahwa persoalan GPK-PD bukan hanya masalah internal dari Partai Demokrat.
"Tentu apa yang disampaikan Moeldoko tadi meruntuhkan seluruh pernyataan yang telah diucapkan sebelumnya."
"Yang katanya ia tidak tahu menahu, tidak ikut-ikutan, tidak terlibat, bahkan mengatakan semua ini adalah permasalahan internal Demokrat," jelas AHY.
Lebih lanjut, menurut AHY, keterlibatan Moeldoko juga diperlihatkan secara jelas ketika peserta KLB memberikan dukungan penuh kepada yang bersangkutan.
Hanya saja AHY menegaskan bahwa jabatan ketua umum Partai Demokrat yang dimiliki oleh Moeldoko adalah abal-abal.
Karena didapat berdasarkan KLB yang tidak sah atau ilegal.
"Jadi bahwa apa yang ia sampaiakn selama ini ia pungkiri sendiri melalui kesediaannya menjadi ketua umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," pungkasnya.
Dilansir TribunWow.com, AHY menilai bahwa KLB tersebut bersifat ilegal dan inkonstitusional.
Pasalnya menurut AHY, KLB itu tidak dipenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Partai Demokrat.
AHY menegaskan mewakili ketua DPD, DPC serta seluruh kader Demokrat menyebut bahwa peserta yang hadir di KLB bukan pemilik suara yang sah.
"Dari seluruh kader yang memiliki hak suara yang sah yang telah digunakan dalam kongres ke-V Partai Demokrat pada 15 Maret 2020 lalu," ujar AHY.
"KLB ini jelas tidak sah, ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal," tegasnya.
KLB Tidak Sesuai AD-ART Partai Demokrat
AHY menilai bahwa KLB tersebut bersifat ilegal dan inkonstitusional.
Pasalnya menurut AHY, KLB itu tidak dipenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Partai Demokrat.
Selain itu, AHY menilai KLB tersebut tidak sesuai dengan konsititusi Partai Demokrat yang telah disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham).
"Setidaknya untuk bisa diselenggarakan KLB berdasarkan ADART Partai Demokrat, disetujui, didukung, dihadiri dua per tiga dari jumlah DPD dan setengah dari jumlah DPC, harus sepertujuan dari Majelis Tnggi Partai," jelasnya.
"Ketiga klausul tersebut sama sekali tidak dipenuhi oleh KLB ilegal tersebut."
Menurut AHY, dalam kongres luar biasa itu tidak ada satupun ketua DPD dan DPC yang hadir.
Oleh karenanya, ia menyebut KLB tersebut tidak sah.
Ia menambahkan para pemilik suara masih setia mendukung kepemimpinan yang sah, hasil kongres V pada Maret 2020 lalu.
"Faktanya seluruh ketua DPD dan DPC Partai Demokrat tidak mengikuti KLB. Mereka setia dan solid pada kepemimpinan yang sah," terangnya.
Moeldoko hadir kepalkan tangan
Di lokasi KLB, kehadiran Moeldoko memang sudah ditunggu para kader Demokrat yang dikabarkan mencapai seribuan orang lebih.
Para kader Demokrat berbaris untuk memberi sambutan khusus kepada ketua umum Partai Demokrat terpilih versi KLB Sumut.
Moeldoko bersama para kader terlihat mengepalkan tangan setibanya di Sibolangit.
Tak sedikit pula kader yang rela berhujan-hujanan untuk menyambut Moeldoko.
Di baju simpatisan yang bergambar lambang Partai Demokrat terlihat foto Moeldoko.
Berbagai penyambutan terus dilakukan para kader Demokrat yang melaksanakan KLB.
Berbagai yel-yel bergema setelah Moeldoko tiba arena kongres.
Barisan para kader dibentuk dengan menerapkan protokoler kesehatan.
Para simpatisan juga terlihat antusias menyambut kedatangan Moeldoko
Diberitakan sebelumnya, pimpinan sidang KLB menyebutkan agenda pembahasan ini untuk memutuskan nama calon pimpinan atau Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.
Amatan Tribunmedan.com, pada saat proses sidang majelis sidang mempersilakan kepada seluruh kader partai untuk memberikan usulan nama calon pimpinan partai berlambang mercy ini.
"Kepada seluruh kader silakan mengajukan nama calon ketum," ujar pimpinan sidang definitif, Jhonni Allen Marbun.
Dari serangkaian proses yang berjalan, diketahui ada dua nama yang menjadi calon Ketum Partai Demokrat. Keduanya ialah Dr H Moeldoko dan Marzuki Alie.
"Akhirnya ada dua nama, sekarang mari kita voting siapa yang memilih Pak Moeldoko dan Pak Marzuki," katanya.
Berdasarkan dari voting atau pemilihan, akhirnya nama Moeldoko terpilih secara sah melalui banyaknya kader yang memilihnya.
"Berdasarkan vooting terbuka, Ketum Partai Demokrat untuk periode 2021-2025 terpilih secara sah Bapak Moeldoko," ungkapnya.
Setelah disepakati, Majelis Sidang KLB menghubungi Moeldoko via telepon.
"Walaupun sudah memberikan kepercayaan kepada saya, tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujar Moeldoko.
Kemudian para peserta KLB menyatakan serius untuk mendukung, sehingga Moledoko pun menerima.
"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ujar mantan Panglima TNI tersebut.
Bubarkan Majelis Tinggi
KLB Partai Demokrat di Sumut menyepakati sejumlah hal terkait roda organisasi partai berlambang mercy tersebut.
Selain melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat, disepakati juga pembubaran Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin SBY.
Adapun keputusan pertama yakni mengangkat Jendral Purn Dr H Moeldoko sebagai ketua terpilih, secara resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 lewat mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB).
Saat Pimpinan Sidang Jhoni Allen Marbun membacakan hasil voting, dukungan peserta KLB lebih banyak diberikan kepada Moeldoko.
"Sehingga dengan keputusan ini, maka Agus Harimurti Yudhyono (AHY) dinyatakan demisioner," ujarnya disambut riuh tepuk tangan peserta KLB, Jumat (5/3/2021).
Sementara Marzuki Alie dipercaya menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
Selain menentukan ketua umum, KLB juga mengambil keputusan penting lainnya yakni dengan membubarkan posisi majelis tinggi.
Pimpinan sidang KLB Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun mengatakan melalui peserta KLB Partai Demokrat sepakat untuk mengembalikan aturan partai ke AD/ART yang disahkan pada Kongres 2005 lalu.
Dengan putusan tersebut, sejumlah aturan baru yang ada di Partai Demokrat otomatis dibubarkan.
"Salah satu yang dibubarkan dalam KLB adalah Majelis Tinggi. Karena tidak boleh ada dua pimpinan dalam satu organisasi," ujarnya saat melaksanakan konferensi pers.
Masih dikatakan Jhoni Allen Marbun, keberadaan majelis tinggi selama ini sudah mengamputasi kewenangan yang dimiliki oleh para DPC maupun DPD Partai Demokrat yang selama ini memiliki hak suara dalam kongres.
Dengan adanya keberadaan Majelis Tinggi ini, sambung dia, maka seluruh keputusan harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
"Hal ini tentu mengamputasi kewenangan tertinggi yang ada di DPC dan DPD Partai Demokrat melalui forum rapat pleno dan kongres. Bukan di tangan orang lain atau satu orang saja," bebernya.
(mft/ tribunmedan.id)
Sebagian artikel ini sudah tayang di Tribun Wow dengan judul: AHY: Keterlibatan KSP Moeldoko yang Selama Ini Mengelak, Kini Sudah Terang Benderang