TRIBUN-MEDAN.com - Pegawai BUMN bongkar kelakuan Silfester Matutina yang jarang ke kantor. Silfester menjadi sorotan sebab belum ditahan kasus pencemaran nama baik. 

Dia sudah divonis bersalah dalam penghinaan mantan wakil presiden Jusuf Kalla. 

Silfester telah divonis 1,5 tahun. Namun sampai saatt ini Jaksa belum menahan Silfester.  

Kini kelakuan Silfester sebagai komisaris independen di BUMN bidang pangan terkuak. 

Silfester Matutina diangkat menjadi komsiaris dalam kondisi sudah divonis 1,5 tahun atas kasus penghinaan terhadap Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK).

Namun, eksekusi terhadap Silfester Matutina dimana perkaranya telah berkekuatan hukum tetap atau inkraht sejak 2019, hingga kini belum terlaksana. 

Profil Silfester Matutina sebagai komisaris independen terpampang di situs ID Food hingga kini.

Dikutip dari situs resmi ID Food, pada Jumat (15/8/2025), Silfester Matutina ditetapkan sebagai Komisaris Independen PT RNI (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-58/MBU/03/2025, tanggal 18 Maret 2025.

Kantor ID Food  berlokasi di Waskita Rajawali Tower, Jalan MT Haryono, Jakarta Timur.

Sutarman (nama disamarkan), seorang pegawai PT ID Food mengaku tidak pernah melihat Silfester berkantor di Waskita Rajawali Tower.

Baca juga: NIKITA MIRZANI Marah Mutasi Rekeningnya Dibuka di Persidangan, Kini Ancam Somasi Bank Swasta

Baca juga: PILU Remaja Asal Padang Lawas Ditemukan Tewas dalam Selokan di Pasaman, tak Kenakan Pakaian Dalam

Baca juga: KLAIM Prabowo Dipertanyakan: Pengangguran Turun, Cadangan Beras Tertinggi Sepanjang Sejarah

Hal itu dikarenakan ruang kerjanya berbeda lantai dengan Silfester.

"Beda lantai. Kantor (PT ID Food) di lantai 1. Pimpinan kantornya di sini juga. Tapi saya belum pernah ketemu," kata Sutarman.

Ia kemudian mengatakan, beberapa pekan lalu, terdapat surat edaran di lingkungan pegawai PT ID Food yang menyatakan Silfester sudah tidak menjadi bagian dari perusahaan tersebut.

Sutarman mengatakan, dia tidak bisa menunjukkan salinan surat edaran tersebut dalam format softcopy. 

Sebab, surat tersebut berbentuk fisik surat memo.