Baca tanpa iklan
Server Masih Eror, Ombudsman Sumut Minta Pengumuman PPDB Sumut Ditunda
Laporan Wartawan Tribun Medan/Fredy Santoso
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ombudsman wilayah Sumut meminta agar dinas pendidikan menunda pengumuman PPDB online yang akan diumumkan hari ini.
Kepala Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar menyebutkan sampai saat ini server PPDB tersebut masih mengalami kendala.
Ia mengatakan masalah yang terjadi adalah masih ada data yang seharusnya berbeda justru terlihat sama semua.
Seperti yang ia lihat, nilai agama calon siswa SMA di semestar 1-2 semua sama, sehingga membuat penilaian tidak bisa di-ranking.
"Misalnya yang tadi saya lihat, nilai semester 4 dan 5 semua sisswa itu sama, padahal seharunya mereka harus meranking, ini meranking dari jalur prestasi dari akademik, harusnyan begitu mana nanti yang rendah itu yang tidak lulus. Jadi karena nilainya sama gak bisa mereka meranking itu," Kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar saat melakukan sidak ke SMAN 1 Medan, Senin (14/6/2021) siang.
Berdasarkan laporan yang ia terima, sampai semalam website tidak dapat diakses.
Namun belum diketahui secara pasti kendalanya karena ada kemungkinan terlalu banyak yang mengakses sehingga server menjadi down.
Bahkan, kata Abyadi hingga siang tadi situs masih mengalami kendala. Meskipun bisa diakses tak jarang berhenti tiba-tiba.
"Dari beberapa yang dijelaskan kekita, memang sejak semalam hingga hari ini, saya liat ini server bermasalah, karena tidak bisa dibuka, jadi apakah karen teralu banyak yang mengakses sehingga down, saya juga belum tau, tapi server sekarang lebih sering tidak bisa di buka," ucapnya.
Sementara itu, untuk memberikan informasi kepada masyarakat, Abyadi menyaran agar Dinas Pendidikan Sumut segera memberikan pengumuman kepada orang tua ataupun calon siswa agar tidak ada kesalahpahaman.
Ia mengkhawatirkan masyarakat akan protes ke sekolah tujuan padahal yang bermasalah adalah di Dinas Pendidikan.
"Segera informasikan kepada seluruh masyarakat tentang kejadian ini, jangan nanti masyarakat itu mengejar-ngejar sekolah, padahal yang bermasalah adalah dinas pendiikan tapi yang dikejar adalah sekolah, jadi berikan informasi kepada masyarakat secara cepat supaya nanti mereka tidak menyerbu sekolah-sekolah," ucapnya.
(Cr25/ Tribun-medan.com)