Baca tanpa iklan
Terkhusus untuk menjamin keselamatan penumpang saat menaiki angkutan umum.
"Struktur itu bisa melalui kebijakan yang bisa dikeluarkan oleh Pemko Medan atau Dishub, misalnya ketentuan dalam memenuhi aspek keselamatan penumpang.
Sebab namanya transportasi publik, harus mengutamakan kepentingan publik bukan sopir atau pemilik angkot sekalipun," ucapnya.
Ia juga mengatakan Pemko Medan melalui Dishub dapat melakukan upaya sosialisasi terhadap pekerja pelayanan tranportasi publik khususnya sopir.
"Kalau kultural misalnya, mengagendakan pemeriksaan narkoba secara berkala, kampanye tertib lalu lintas, dan lain lain," katanya.
Menurutnya, sejauh ini Pemerintah Kota Medan belum responsif terhadap kejadian yang melibatkan transportasi publik di Medan.
Seperti keluhan pengendara terhadap sopir yang ugal-ugalan, maupun peristiwa kecelakaan yang terjadi dan merugikan penumpang.
"Sejauh ini belum ada yang sikapnya responsif dan adaptif terkait keluhan masyarakat akibat oknum Sopir angkutan publik yang tidak tertib berlalu lintas," pungkasnya.(cr14/tribun-medan.com)