Baca tanpa iklan
Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto mengatakan bahwa kabar bocornya data intel milik BIN yang viral di media sosial adalah tidak benar. "Hoax itu," ujar Wawan, saat dikonfirmasi, Jumat (9/9/2022).
Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini seluruh data milik BIN dipastikan aman. Bahkan, data yang terdiri nama-nama intel BIN juga terenkripsi dengan baik. "Data BIN aman, terenkripsi, dan semua data pakai samaran. Jadi data BIN tidak bocor," tandas Wawan.
Bukan kali pertama Sebelumnya, kebocoran data milik BIN juga pernah viral di media sosial. Dikutip dari Kompas.com (21/8/2022), informasi tersebut diunggah oleh @Vidyanbanizian pada Minggu (21/8/2022).
"Sekarang BIN yang kena. yes, our intelligence unit lmao. isinya agen, data diri, proyek2 juga wowjwijwiwkwowwiwkowkwowkwok lets goooooooooooooooooo negara open source," tulis dia.
Adapun hacker yang saat itu diduga membocorkan data milik BIN adalah sama, yakni Strovian.
Menurutnya, kebocoran data BIN yang diketahui oknum tertentu ini terjadi pada April 2022.
Saat itu, oknum mengaku itu bisa melihat lebih dari 180 file atau dokumen mulai dari laporan, strategi bisnis, daftar nama agen, hingga data-data lainnya.
Kominfo Minta Hacker Jangan "Nyerang", Anggota DPR Ibaratkan Indonesia Tanpa Polisi, Cukup Bilang "Maling Jangan Nyolong"
Di sisi lain, Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Dave Laksono menyinggung pesan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kepada hacker (peretas) agar tidak melakukan penyerangan siber lagi di Indonesia.
Dave mengatakan, hacker tidak akan berhenti beraksi hanya dengan diminta untuk setop. "Hacker itu ya, Pak (Menkominfo Johnny G Plate), tidak cukup kalau hanya diminta jangan, stop hacking Pak, gitu ya," ujar Dave di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2022).
Dave menjelaskan, harus ada otoritas yang jelas mengenai tanggung jawab keamanan data. Selain itu, pemerintah juga harus memiliki kemampuan tinggi untuk menjaga pusat data nasional. "Kalau misalnya bisa begitu (minta hacker setop menyerang), ya mungkin kita enggak perlu polisi sama TNI lagi," tuturnya.
"Kita cukup bilang, 'maling jangan nyolong', 'negara lain jangan serbu', gitu. Enggak akan ada kejadian Rusia sama Ukraina gitu," sambung Dave.
Untuk itu, Dave meminta Plate agar Kominfo meningkatkan kemampuan mereka. Pasalnya, Kominfo sudah mendapatkan anggaran yang besar dalam beberapa tahun terakhir. "Tahun depan juga akan ada tambahan besar. Lalu juga ada permintaan yang juga lebih besar. Nah, apakah dana yang besar ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kemampuan meningkatkan SDM," imbuhnya.
Pekan lalu, anggota forum online Breached Forums dengan username "Bjorka" mengekspos dan menjual data yang berisi 1,3 miliar nomor HP dan nomor KTP yang disebut milik masyarakat Indonesia. Namun, pihak-pihak Ring 1 alias stakeholder utama dalam masalah ini, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta operator seluler sudah membantah adanya kebocoran data tersebut.
Yang paling baru, pihak Kominfo menitip pesan kepada hacker (peretas) agar tidak melakukan serangan siber di Indonesia. Hal itu disampaikan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani ketika melakukan konferensi pers di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, pada Senin (5/9/2022).
"(Pesan untuk hacker) ya kalau bisa jangan nyerang lah. Karena tiap kali kebocoran data yang dirugikan ya masyarakat, kan itu perbuatan illegal access," jawab pria yang akrab disapa Semmy itu saat ditanya wartawan mengenai pesan yang ingin disampaikan ke hacker, sebagaimana dikutip dari KompasTV, Selasa (6/9/2022).
Semmy menjelaskan, pihak yang paling dirugikan setiap terjadinya insiden kebocoran data adalah masyarakat. Pasalnya, kalau peretas mencuri data dan membocorkannya, berarti peretas menyerang masyarakat. "Kalau mau menyerang, pakai cara yang lain dong. Jangan sampai menyebarkan data masyarakat," kata Semmy.
(*/tribun-medan.com/tribunnews.com/kompas.tv/kompas.com)
Artikel ini sebagian telah tayang di Kompas.com dengan judul ""Hacker" Bjorka Klaim Retas Dokumen Milik Jokowi, BSSN Tempuh Langkah Hukum"