"Ekspor pasir laut point kesekian. Point point sebelumnya di PP 26 spt reklamasi dalam negeri dll justru menjadi pertanyaan besar." kata netizen lain.

"Ntar dikomentari, dia bakal jawab.. "Orang diluar pemerintahan gak usah banyak omong" emang susah hadepin pejabat 1 ini. Jadi udah bener ibu cuma pake Emot." Ujar netizen lainnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais juga telah menyentil Jokowi terkait ekspor pasir laut.

"Dengan membuka keran ekspor pasir laut, maka negara ini akan kehilangan kedaulatannya," ujar Amien di akun Twitter-nya, Selasa (30/5/2024).

Menurut Amien, kerugian yang ditimbulkan dari kebijakan ekspor tersebut lebih besar ketimbang manfaat yang diperoleh.

"Stop Ekspor Pasir Laut! Batalkan PP Nomor 26 Tahun 2023 yang diteken oleh Presiden!" tegas Amien.

Unggahan tersebut juga memuat foto berlogo Partai Ummat dengan narasi yang sama.

Keuntungan Bagi Singapura Karena Indonesia Membatalkan Larangan Ekspor Pasir Laut

Dibatalkannya larangan ekspor pasir laut selama 20 tahun ternyata menguntungkan Singapura.

Tindakan tersebut dapat membantu proyek perluasan lahan di negara tetangga Singapura, tetapi ada kekhawatiran di kalangan pecinta lingkungan tentang habitat laut.

Indonesia pertama kali membatalkan ekspor pasir laut pada tahun 2003 dan menegaskan kembali pada tahun 2007, sebagai langkah melawan pengiriman ilegal.

Sebelum pelarangan, Indonesia adalah pemasok utama pasir laut Singapura untuk perluasan lahan, dengan mengirimkan rata-rata lebih dari 53 juta ton per tahun antara tahun 1997 dan 2002.

Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2019, negara kota tersebut adalah importir pasir laut terbesar di dunia dan dalam dua dekade sebelumnya telah mengirimkan 517 juta ton pasir dari negara tetangganya.

Malaysia melarang ekspor pasir laut pada 2019, padahal Malaysia merupakan pemasok terbesar Singapura.

Presiden Indonesia Joko Widodo mencabut larangan ekspor dalam peraturan tentang pengelolaan sedimen laut yang diterbitkan awal bulan ini. Pemerintah tidak memberikan alasan untuk mencabut larangan tersebut.

Kementerian Pembangunan Nasional Singapura tidak segera menanggapi permintaan komentar.