Ditunjuk Kelompok Masyarakat Adat, Abdon Nababan Jadi Bacaleg DPD Demi Perjuangkan Reformasi Agraria

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Aktivis masyarakat adat dan lingkungan Indonesia, Abdon Nababan kini mulai disibukkan dengan tahapan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Pemilu 2024. 

"Ya saat ini kita mulai ikuti tahapan pemilu, setelah kemarin ada daftar calon sementara, kita tunggu daftar calon tetap hingga tahapan selanjutnya kampanye dan lainnya," kata Abdon kepada Tribun Medan, Selasa (12/9/2023).

Baca juga: Komedian Komeng Bongkar Alasan Daftar Caleg DPD dari Dapil Jawa Barat, Ternyata Punya Tujuan Mulia!

Bersama tim relawan bernama kawan Abdon Nababan, berbagai pertemuan, perkenalan dan diskusi terus dijajaki bersama para pemilihnya. 

Abdon maju sebagai calon anggota DPD RI dari Sumatera Utara setelah 36 tahun tumbuh dan berkembang bersama organisasi masyarakat sipil dalam membelah hak-hak masyarakat adat dan lingkungan hidup. 

Sudah banyak organisasi yang dilahirkan Abdon sejak kuliah di Institut Pertanian Bogor.  Abdon sendiri dikenali sebagai aktivis karena dedikasinya dalam membela hak masyarakat adat. 

Dia adalah mantan Sekretaris Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang saat ini memiliki 2.512 anggota komunitas adat dengan jumlah sekitar 20 juta jiwa.

Niat Abdon maju sebagai anggota DPD karena adanya dorongan dari kelompok masyarakat adat. Mereka telah sepakat agar Abdon memperjuangkan hak-hak masyarakat melalui jalan politik. 

"Saya maju sebagai DPD yang pertama karena saya ditunjuk untuk meneruskan perjuangan kita memperjuangkan masyarakat adat, tanah ada, dan lingkungan. Apalagi Sumatera Utara adalah tanah kelahiran saya, tentu saya perlu membantu membuat yang terbaik," kata Abdon. 

Abdon Nababan lahir 2 April 1964 di Pealangge, Humbang, Sumatera Utara. Sebagai putra daerah Abdon ingin persoalan konflik agraria bisa terus disuarakan. 

Konflik agraria di Sumatera Utara menjadi yang terbanyak di Indonesia. Menurut Abdon, konflik agraria di Sumut mesti diselesaikan dan berpihak pada masyarakat adat. 

"Selain itu Sumut juga banyak rekan rekan masyarakat adat, nelayan yang mendorong saya agar naik. Kita ingin menyuarakan reformasi agraria harus dilakukan di Sumut untuk mengatasi konflik agraria yang terjadi, baik masyarakat dengan perusahaan seperti TPL, persoalan nelayan seperti yang ada pantai barat, masalah lingkungan yang mesti terus disuarakan," kata Abdon. 

Baca juga: KPU Pulangkan Berkas Pendaftaran Bacaleg DPD PDIP Sumut, Kurang Stempel di Satu Dapil

Selama ini, sebut Abdon, isu lingkungan, konflik agraria dan masyarakat adat jarang menjadi agenda politik yang dibicarakan. 

Dia pun ingin agar langkahnya menjadi anggota DPD dapat meneruskan perjuangan yang sudah dipilih sejak muda. 

"Padahal sangat banyak masyarakat yang menunggu kehadiran negara dalam hal ini pemerintah, bagaimana konflik masyarakat adat, misalnya bisa jadi prioritas agenda kedepannya. Misalnya di Sumut, untuk itu langkah ini untuk meneruskan perjuangan yang kemarin," tutup dia

(cr17/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter