Lapas Labuhanbilik Raih Penghargaan Unit Kerja Beri Pelayanan Publik Berbasis HAM, Ini Penjelasannya

TRIBUNMEDAN.COM- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Labuhanbilik mendapat penghargaan unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), Senin (6/11/2023).

"Alhamdulillah dair 51 unit kerja di Kementerian Hukum dan HAM Sumut, hanya tujuh yang dapat predikat unit kerja pelayanan publik berbasis HAM," ujar Kepala Lapas Labuhanbilik, Armen Zain.

Armen Zain menambahkan, penghargaan itu diberikan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH-02.HA.02.01.01 Tahun 2023.

Baca juga: Gelar Upacara Hari Sumpah Pemuda, Lapas Labuhanbilik Ingatkan Menjaga Jiwa Patriotisme

Sebelumnya pada 2021 Lapas Labuhanbilik juga mendapatkan predikat serupa.

Karena itu, Lapas Labuhanbilik sudah berkomitmen penuh bertanggungjawab dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM.

"Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berpedoman pada prinsip hak asasi manusia dengan berorientasi pada kebutuhan. Lalu, kepastian dan kepuasan penerima layanan publik," katanya.

Lebih lanjut, ia bilang pelayanan publik berbasis HAM bertujuan memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas.

Sehingga pelayanan tidak diskriminatif serta bebas dari pengutan liar, suap, korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Wujudkan kepastian dan kepuasan penerimaan layanan serta penguatan akuntabilitas kinerja atas pelayanan publik yang diberikan," ujarnya.

Baca juga: Tidak Perlu Risau saat Sakit, Lapas Labuhanbilik Rutin Periksa Kesehatan Warga Binaan

Baca juga: Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lapas Labuhanbilik: Mari Menyatukan Perbedaan

Menurutnya, bukti dari pencapaian kinerja ini bukan sekadar dlam selembar kertas tapi implementasi di lapangan dalam memberikan pelayanan.

Dan, terus ditingkatkan demi memberikan layanan prima dan terbaik untuk masyarakat maupun warga binaan.

"Alhamdulillah kami sangat bersyukur, bangga dan sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran petugas yang bekerja keras dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM," ungkapnya.

(*)